PP 48 tahun 2014 menetapkan biaya nikah Rp.0 alias gratis. Biaya nol rupiah itu jika pernikahan dilakukkan di Kantor KUA. Sementara kalau pernikahan dilaksanakan di luar kantor dan di luar jam kerja, maka kedua mempelai dikutip Rp. 600 ribu. Biaya itu distor oleh calon penganten di bank yang ditunjuk.
Kenyataan di lapangan, banyak orang tidak mau repot bayar ke bank. Mereka terbiasa berhubungan dengan PPN (Petugas Pencatat Nikah) atau dengan lebe. Lebe adalah aparat desa, semacam Menteri Agama di desa.
Beberapa tahun lalu ada banyak lebe yang diangkat oleh Kemenag sebagai P3N ( Pembantu Petugas Pencatat Nikah). Salah satu urusannya yaitu mengurus orang ketika berhajat nikah. Nego dan transaksi sering kali dilakukan dengan lebe. Memang kebanyakan masyarakat senang berurusan dan bertransaksi dengan PPN atau dengan P3N itu.
Yang jadi kenyataan, PPN atau P3N mematok biaya lebih dari ketentuan yang diatur PP 48 tahun 2014. Di Jawa Barat seperti ditemui jumlah itu berkisar antara Rp.1 sampai Rp.1,5 juta. Ada kelebihan antara Rp. 400, sampai Rp.900 ribu. Kelebihan itu menjadi bancakan antara lebe (P3N) dan PPN. Selain memperoleh kelebihan, penghulu juga dibayar oleh negara lewat transfer pengembalian.
Indikasi lain yang harus segera diinvestigasi Kemenag adalah soal manipulasi tempat pernikahan. Pernikahan yang berlangsung di luar kantor, disulap seolah-olah berlangsung di kantor. Dengan demikan tak ada pemasukan kepada Negara, karena pernikahan itu sesuai PP No. 48, gratis !
Tim Saber Pungli sampai sekarang tidak mampu menyentuh "budaya keliru" itu.- ***
