Latar Belakang
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan mendorong pertumbuhan wilayah secara lebih merata di seluruh Indonesia.
Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, telah lama menghadapi berbagai permasalahan serius, seperti kemacetan parah, polusi udara, banjir, dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga mengurangi kualitas hidup dan efektivitas operasional pemerintahan (UU No. 3 Tahun 2022).
Selain itu, beban Jakarta sebagai pusat ekonomi dan politik memerlukan solusi yang komprehensif agar dapat mengurangi tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan kota tersebut.
Pemerintah Indonesia merumuskan pembangunan IKN sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, di mana negara diharapkan menjadi lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan dalam rangka peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia (Buku Capaian Otorita IKN, 2023).
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diproyeksikan sebagai katalisator untuk membuka peluang ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur dan memperkuat rantai pasokan domestik (VLR SDGs Nusantara, 2024a).
IKN Nusantara tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan baru tetapi juga sebagai simbol peradaban baru Indonesia dengan karakter kota yang modern dan inklusif. Kota ini dirancang dengan pendekatan berkelanjutan, berfokus pada konsep smart city, net-zero emission, dan pelestarian lingkungan hidup (Strategi Emisi Nol Bersih Nusantara 2045).
Implementasi prinsip keberlanjutan mencakup penggunaan teknologi cerdas untuk manajemen sumber daya, energi terbarukan, dan transportasi ramah lingkungan yang terintegrasi, sehingga IKN dapat menjadi kota yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Pemindahan ibu kota ini juga memperhatikan aspek sosial dan budaya.
Nusantara diharapkan dapat menjadi ruang inklusif yang merepresentasikan keberagaman budaya dan suku bangsa di Indonesia, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pembangunan wilayah (Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN, 2024). Untuk itu, pemerintah telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses konsultasi dan kolaborasi guna memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan ekologis.
Pembangunan IKN Nusantara tidak hanya berfokus pada pemindahan pusat pemerintahan tetapi juga menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi dan pembangunan regional. Hal ini akan mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang lebih adil dan sejahtera, dengan pembangunan yang terdistribusi secara merata di seluruh wilayah (Perpres No. 75 Tahun 2024)
Penjelasan Perencanaan Pembangunan IKN Berdasarkan Dokumen Resmi dan Diskursus Pemerintah