Tanggal 9 Desember, hari bersejarah untuk sebagian daerah di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 digelar.
Inilah partisipasi rakyat dalam demokrasi Indonesia. Ajang pemilihan untuk jabatan nomor satu di daerah.
Sang pemimpin tidak sekadar menjabat. Di sana ada kekuasaan. Kekuasaan yang terang-terangan ditampilkan di hadapan masyarakat, maupun yang tersembunyi selama lima tahun ke depan.
Lima tahun tidak untuk pemimpin kekuasaan administratif yang berandai masuk jam 7 pulang jam 4 sore, selesaikan target, tanda-tangan, terima gaji, pulang. Itu bukan juga kekuasaan balas budi, yang bekerja seolah untuk rakyat, tetapi nyatanya terdorong rasa balas budi terhadap pendukung dan penyumbang dana kampanye.
Kekuasaan itu menentukan semuanya: guru, pekerja, petani, buruh, pelaku UMKM, seniman, olahragawan, tukang ledeng, tukang pijat, rohaniawan, satpam, pengangguran, penjual telur, penjual pakaian, dan sebagainya, dan sebagainya.
Tahun ini, pelaksanaan Pilkada serentak terasa istimewa, berlangsung di musim pandemi Covid-19. Lupakan kekesalan dan spekulasi mengapa pesta demokrasi ini harus dilaksanakan sekarang.
Waktunya telah tiba, saatnya menentukan. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan: menjaga jarak, mengenakan masker dan mencuci tangan.
Berkaca dari Pilpres Amerika. Tanggal 3 November 2020, rakyat di sana berduyun-duyun mengikuti pemilihan meski di bawah bayang-bayang kekhawatiran penularan virus.
Mereka yang sebelumnya absen harus memilih karena satu alasan: jangan sampai Trump terpilih kembali.
Tetapi, ada juga dorongan lain, bahwa kita memilih calon yang benar-benar kompeten. Kapasitas calon telah diukur. Jejak rekamnya sudah melekat di kepala.