Niat untuk membantu masyarakat lewat program vaksin gotong royong membuat Pemerintah diperhadapkan dengan dilema. Yakni antara meneruskan opsi program atau sebaliknya dibatalkan. Pilihan pun diambil yakni membatalkan program tersebut.
Terbukti Presiden Jokowi akhirnya mencabut rencana vaksinasi covid19 secara gotong royong atau vaksinasi berbayar. Langkah tersebut diambil untuk merespons banyaknya kritik dan masukan publik, termasuk dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat malam.
Padahal tidak tanggung tanggung sebanyak empat juta dosis vaksin yang merupakan jenis Sinopharm siap digunakan untuk vaksinasi gotong royong. Hal tersebut sebagaimana dilansir Kompas.com tanggal 13 Juli 2021 mengutip pernyataan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury.
Dilema Pemerintah terkait program vaksin gotong royong tidak lepas dari adanya pro kontra, setelah opsi program tersebut disampaikan ke ruang publik. Kritik dan dukungan yang datang, membuat Pemerintah harus cermat menentukan sikap dengan mempertimbangkan kondisional serta konsekuensinya.
Kritik yang datang dari berbagai pihak diantaranya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut program ini berpotensi diselewengkan. Demikian pula dari Badan Kesehatan Dunia (WHO ) yang menegaskan bahwa akses terhadap vaksin covid19 harus dibuka seluas luasnya dengan prinsip pemerataan.
Sementara dukungan datang dari Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang yang menilai, vaksinasi berbayar membantu mempercepat kekebalan komunal. Selain itu membantu para pengusaha untuk keluar dari tekanan yang sudah terjadi akibat PPKM Darurat.
Pun Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan, bagi warga yang memilih vaksinasi individu dapat mengurangi beban anggaran negara untuk pengadaan vaksin. "Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan, dan bisa mengurangi beban anggaran negara," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis sebagaimana dilansir Kompas.com, Selasa 13 Juli 2021.
Kita tentu mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam membatalkan opsi program vaksin gotong royong individu. Dimana seluruh pelaksanaan vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini. Yakni gratis bagi seluruh masyarakat.