Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berada di penghujung masa jabatan. Regulasi yang membatasi sesorang menjabat jabatan yang sama selama dua kali berturut-turut mendorong setiap pihak yang berkepentingan untuk menyusun formulasi baru di Jawa Barat.
Partai politik di tingkat pusat, yang sebelumnya menaruh perhatian penuh ke pilkada DKI Jakarta, kini mulai mengalihkan fokus ke Jawa Barat. Jawa Barat akan menjadi palagan politik berikutnya, meskipun di tahun yang sama terdapat beberapa provinsi yang akan melaksanakan pilkada.
Selain karena Jawa Barat merupakan lumbung suara, petahana gubernur tidak lagi berkesempatan untuk masuk arena. Sementara petahana Wakil Gubernur Deddy Mizwar, tidak dianggap sebagai politisi murni. Kondisi ini membuat setiap tokoh dan partai politik merasa memiliki peluang yang sama besar.
Demokrasi Indonesia hari ini yang menyerahkan penentuan pemimpin kepada masyarakat mendesak partai politik untuk berkompromi dengan preferensi masyarakat. Karir cemerlang seorang politisi di partai politik tidak serta-merta mengantarkannya pada posisi puncak kekuasaan jika mayoritas masyarakat tidak menghendaki. Oleh karena itu, partai politik harus memiliki ukuran-ukuran yang akurat dan metodologis dalam melihat potensi kemenangan setiap calon yang akan diusung atau didukung.
Sampai Maret tahun 2017, beberapa hasil survei telah dipublikasikan. Sebut saja Indo Riset Konsultan yang sudah melakukan survei pada akhir tahun 2016, mempublikasikan angka elektabilitas Ridwan Kamil sebagai yang tertinggi dengan 37,5% diikuti oleh Deddy Mizwar 29,17%, Dede Yusuf 15,25%, dan Dedi Mulyadi yang hanya memperoleh 4,42%. Terdapat beberapa nama lain dengan elektabilitas sangat rendah, di antaranya Desy Ratnasari, Bima Arya, Netty Heryawan, dan sebagainya.
Selanjutnya Indobarometer yang melakukan rilis hasil survei pada bulan Maret 2017, menyatakan bahwa Ridwan Kamil mengantongi elektabilitas 22%, disusul oleh Deddy Mizwar 14,1%, dan Dede Yusuf 11,8%. Nama lain yang masuk dalam elektablitas tertinggi hasil survei Indobarometer adalah Dedi Mulyadi, Rieke Diah Pitaloka, dan Bima Arya Sugiarto. Survei ini dilakukakan sebelum deklarasi pendukungan Partai Nasdem.
Akhir Maret yang lalu, Akslerasi Indodata merilis elektabilitas calon gubernur Jawa Barat. Hasilnya Deddy Mizwar memperoleh angka tertinggi dengan 29%, disusul oleh Ridwan Kamil 27%, dan Netty Prasetyani 18%.
Memperhatikan beberapa hasil survei tersebut, terdapat dua nama yang menduduki dua besar angka elektabilitas, yaitu: Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar. Hal yang menarik untuk didalami adalah keduanya bukan kader partai politik yang berkarir politik sejak awal. Kedua orang tersebut tidak memiliki identifikasi partai politik tertentu. (Apakah partai politik gagal melakukan kaderisasi?)
Tentu hasil survei ini terlalu dini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan hasil Pilkada 2018 yang akan datang. Meskipun Nasdem sudah terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan pada Ridwan Kamil, hingga hari ini partai politik nampaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk menentukan dukungan.
Jika memperhatikan konfigurasi kekuatan partai politik di Jawa Barat melalui kompisisi perolehan kursi di DPRD Jawa Barat, hanya PDI-P yang memiliki 20% suara dengan 20 kursi. Disusul oleh partai-partai dengan perolehan kursi di bawah 20%, yaitu: Golkar dengan 17 kursi, PKS 12 kursi, Demokrat 12 kursi, dan Gerindra 11 kursi. Selanjutnya partai-partai dengan perolehan di bawah 10 kursi, yaitu: PPP 9 kursi, PKB 7 kursi, Nasdem 5 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura 3 kursi. Oleh karena itu, hanya PDIP yang bisa mengajukan calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
PDIP yang memiliki 20 kursi dan dapat mengajukan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi, hingga saat ini belum menentukan sikap secara formal. Meski belum memutuskan secara resmi, telah beredar nama Puti Guntur Soekarno, anggota DPR-RI yang merupakan putri dari Guntur Soekarnoputra. Selain itu, muncul nama Abdy Yuhana, Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat yang dianggap layak mewakili PDIP dalam pertarungan pilkada yang akan datang. Hasil survei menyebutkan bahwa elektabilitas keduanya kurang dari 5%. Oleh karena itu PDIP tetap harus dikatrol oleh figur yang sudah memiliki modal popularitas dan elektabilitas yang kuat. Dari informan yang tidak mau disebutkan namanya, Ridwan Kamil masih dipertimbangkan sebagai figur yang akan didukung oleh PDIP namun masih ada kesepakatan yang belum selesai.