Nama Citarum Harum dideklarasikan pertama kali oleh Ahmad Heryawan (Aher) Gubernur Jawa Barat saat itu. Bagi Doni, nama sebuah program atau gerakan harus bisa melekat, mudah diingat dan membangkitkan rasa kebanggaan. Oleh karena itulah ia mencari dan memilih beberapa nama.
Ketika nama didapat, ia mempersilahkan Gubernur selaku pemimpin daerah yang medeklarasikan. Baginya, seorang kepala daerah harus selalu tampil di depan dan bisa merangkul semua kalangan.
Pada suatu hari, diagendakan untuk rapat koordinasi di Bandung dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Agendanya, membahas masalah lingkungan khususnya DAS Citarum.
Aher merasa tidak yakin semua kepala daerah bisa hadir. Banyak pengalaman, sangat sulit mengumpulkan semua kepala daerah pada hari dan waktu yang sama untuk melakukan koordinasi.
"Silahkan Pak Gub membuat undangannya dan dikirimkan kepada para bupati dan wali kota. Saya pastikan mereka bisa hadir" kata Doni.
Setelah undangan dikirim. Sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi, Doni langsung memerintahkan semua Danrem dan Dandim untuk memastikan undangan tersebut diterima oleh kepala daerah dan yang paling penting memastikan mereka hadir pada rakor tersebut. Bagi yang tidak mampu menghadirkan para pemimpin daerahnya akan menjadi catatan.
Ketika rakor dilaksanakan, semua pemimpin daerah tersebut hadir. Aher cukup surprise mereka semua hadir. Optimis program Citarum Harum bisa dijalankan. Ia juga menyampaikan, sayang sekali ia sebentar lagi pensiun.
Seandainya program ini bisa dijalankan sejak awal-awal ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. "Program ini seharusnya dijalankan 20 tahun yang lalu Pak Gub, tapi kesempatannya baru hari ini. Lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali" katanya kepada Aher.
"Program ini seharusnya dijalankan 20 tahun yang lalu Pak Gub, tapi kesempatannya baru hari ini. Lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali"
Untuk menjalankan sebuah program yang baik dan niatan untuk menyelamatkan lingkungan tentu tantangannya macam-macam. Mulai dari birokrasi, penegakan hukum, kesadaran pejabat, pelaku usaha, kesadaran media, LSM hingga kesadaran masyarakatnya.