Sebentar lagi Pak JK, sapaan akrab Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, akan meninggalkan jabatan sebagai wakil presiden, namun bagi publik masih segar dalam ingatan akan prestasinya, terutama posisinya sebagai juru damai di berbagai konflik.
JK adalah Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 yang menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia pertama yang menjabat 2 kali secara tidak berturut-turut.
Ia lahir pada 15 Mei 1942 (usia 77 tahun), Watampone. Dalam kabinet pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pernah pula menjadi menteri perindustrian.
Sekali lagi, jejak JK masih kuat melekat dalam ingatan, terutama mendamaikan konflik (Aceh, Ambon, dan daerah lain) sungguh luar biasa. Tidak berlebihan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut JK sebagai moderator dalam berbagai konflik.
JK sebagai sosok yang komplit. Selain pengusaha sukses, juga berhasil sebagai politikus. Pekerja profesional dan memiliki kematangan dalam urusan birokrasi. Itu tercermin ketika ia menjabat sebagai Kabulog dan Menko.
Ia juga tak merasa rendah diri menjadi 'marbot' alias mengurusi masjid. Maksudnya, ia aktif melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI). Diterima di kalangan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Bahkan di kalangan garis keras, bisa diterima walau berbeda pendapat.
Nah, dalam urusan keagamaan ini, diam-diam ada prestasi luar biasa yang diukir JK sejak lama. Yaitu, pendirian Universtias Islam Internasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat UIII. JK banyak terlibat mulai proses perencanaan hingga pendirian kampus UIII di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
Jokowi meletakan batu pertama pembangunan kampus UIII didampingi JK. Foto | Soksinews.com
**Catatan penulis, pada Jumat (10/6/2016) di Gedung Kementerian Agama (Kemenag) dilangsungkan rapat penting mengenai pembahasan draft rancangan Peraturan Presiden tentang pendirian UIII.
Pada rapat itu hadir para utusan dari Kemenag sebagai tuan rumah, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, PAN dan RB, serta Ristek dan Dikti. Rapat itu sendiri dipandu oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana didampingi Sekjen Kemenag Nur Syam dan Dirjen Pendis Kamaruddin Amin.