Ini jenis pekerjaan baru bagi pemerintah yang akan dikerjakan, yaitu mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) bermain di media sosial guna menghindari dari perbuatan mengeluarkan ujaran kebencian dan terlibat aliran radikal.
Pengawasan itu juga termasuk politisasi ASN pada Pilkada (2020). Soal politisiasi pegawai negeri sipil itu pada setiap event Pilkada dan Pilpres sangat terasa sekali dan memprihatinkan.
Hal itu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, dampak ujaran kebencian, politisasi ASN hingga radikalisme sudah dirasakan bagi masyarakat kini. Daya rusak ujaran kebencian dan radikalisme sungguh luar biasa karena kandungannya melalui dunia maya mengandung unsur negatif.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah sepakat tentang membentuk tim khusus pengawasan ASN bermain di media sosial. Sesuai sebutannya, pengawasan difokuskan kepada upaya mencegah ASN terlibat ujaran kebencian, aliran radikal, dan politik praktis.
Landasan prinsip profesi ASN adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945 dan mematuhi pemerintahan yang sah. Realitasnya, banyak oknum ASN yang terlibat ujaran kebencian, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, serta terlibat politik praktis.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengingatkan bahwa ASN merupakan kepanjangantanganan negara yang wajib mengikuti aturan dan ideologi negara dan taat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Beranjak dari pemahaman itu, Bima mendorong agar pemerintah segera membentuk tim khusus guna mencegah hal-hal negatif berkembang di kalangan ASN.
Bima saat rapat membahas kedisiplinan ASN di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (16/10), menyebut bahwa satuan tugas tim pengawasan ASN bermain di media sosial itu berasal dari lintas kementerian/lembaga. Dan, nantinya tim pengawasan tersebut benar-benar memiliki fungsi untuk mengawasi dan membina ASN agar selalu dapat mengamalkan prinsip nilai dasar serta landasan profesi ASN.
Bagai gayung bersambut, untuk memuluskan pembentukan tim tersebut, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja, akan segera menyusun landasan hukum dan kerangka kerjanya.
Sebelum membentuk tim pengawas, pihaknya terlebih dahulu akan meminta masukan dari berbagai pihak terkait persoalan ini.
"Pemerintah optimistis dapat kembali mengawal profesi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa," kata Setiawan.