Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan bahwa seluruh jajaran di kementerian tersebut sejak lama dan berulang-ulang diminta untuk berhati-hati dalam pengelolaan dana terkait berbagai proyek. Karena itu dengan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian itu terkena OTT, sungguh sangat disesalkan.
Operasi tangkap tangan (OTT) dan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap oknum ASN atau pegawai negeri sipil Kementerian PUPR di Samarinda, Kalimantan Timur -- Kalimantan Utara, harus didukung. Kini Kementerian PUPR menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.
Pernyataan itu disampaikan Irjen Kementerian PUPR, Widiarto kepada awak media, Rabu pagi. Dan penulis yang kebetulan hadir atas undangan Staf Ahli Menteri PUPR bidang Komunikasi Rudy Novrianto mendengar langsung penjelasan Widiarto yang didampingi beberapa pejabat lainnya.
Jadi, menyikapi adanya OTT KPK, Kementerian PUPR mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.
Foto | Dokpri
Pihak Kementerian PUPR akan kooperatif, akan memberi bantuan untuk proses hukum tersebut. "Sekali lagi, kami menghormati proses hukum yang berjalan," katanya.Ia mengaku pada Selasa malam telah mengantar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Refly Rudy Tangere ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Pada bagian lain ia pun menjelaskan tentang upaya antisipasi untuk pelaksana tugas di Kalimantan Timur bahwa apabila diperlukan membebaskan pejabat terkait dan menyiapkan pejabat pengganti setelah adanya penetapan status dari KPK.
Hal ini erat dengan pelayanan publik bahwa proyek jalan harus berlanjut. Namun seberapa besar kemajuan proyek yang telah dicapai itu, ia tak menjelaskan secara rinci.
Irjen Kementerian PUPR itu mengaku sangat terkejut adanya oknum ASN Kementerian PUPR tertangkap melalui OTT.
"Kita merasa terkejut, karena berkali-kali sudah melakukan pembinaan dan mengingatkan," ungkapnya.
Dengan adanya kejadian tersebut, Kementerian PUPR tetap berkomitmen meningkatkan pengendalian, pengawasan pengadaan barang dan jasa agar lebih tertib, transparan dan akuntabel.