Memetik pelajaran padamnya aliran listrik di Jakarta dan seantaro wilayah di Pulau Jawa, para pakar dari berbagai institusi sudah waktunya mematangkan perencanaan pengadaan energi dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk ibu kota negara yang baru di Pulau Kalimantan.
Pemadaman listirk massal atau blackout yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (4/8/2019) lalu sangat menyakitkan. Peristiwa ini membawa dampak besar tidak hanya mengancam sistem pertahanan negara juga meluluhlantakan perekonomian.
Blackout ini bukan pertama kalinya terjadi di Jakarta. Sebelumnya, Jakarta dan sekitarnya juga pernah mengalami kejadian serupa beberapa tahun lalu (1997 dan 2002).
Terkait rencana pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi lampu hijau bahwa ibu kota negara akan pindah ke Pulau Kalimantan. Namun titik lokasinya masih dalam pembahasan pihak pemangku kepentingan, dalam hal ini Bappenas dan institusi lainnya. Presiden sendiri pernah mengecek lahan di Kalimantan Timur dan Kalimatan Tengah.
Meski Presiden RI Joko Widodo telah mengunjungi kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019), tidak berarti wilayah ini secepatnya ditetapkan sebagai bakal calon ibu kota pengganti Jakarta.
Demikian juga ketika Jokowi mengunjungi Palangkaraya. Ketika bertandang ke wilayah ini, Jokowi menyebut Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), paling siap untuk dijadikan Ibu Kota baru jika dilihat dari sisi keluasan wilayah.
"Mau minta 300.000 hektar siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap," kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Gunung Mas, Rabu (8/5/2019.
Ketika berkunjung ke Bukit Soeharto atau juga populer dengan nama Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, luas 61.850 hektar, disebut juga wilayah itu siap untuk dijadikan ibu kota negara. Tepatnya, berlokasi di taman hutan rakyat di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Jadi, hingga kini, dari dua lokasi yang ditinjau itu, belum dipilih atau ditetapkan sebagai tempat ibu kota negara yang baru. Terpenting, mumpung kesiapan pemindahan ibu kota negara itu rampung, para pakar lingkungan dan penyedia energi perlu melakukan sinergi guna mematangkan ketersediaan listrik bagi ibu kota yang baru.
Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa adalah sebuah keharusan. Alasannya, seperti disebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam berbagai kesempatan, dimaksudkan untuk:
- Mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek
- Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur
- Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris
- Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila
- Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif
- Memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.
Wacana pemindahan ibukota dari tahun ke tahun. Foto | Tempo
**