Sudah ramai terdengar di telinga kita tentang raskin, atau BLT atau apapun yang berkaitan dengan bantuan langsung untuk masyarakat kurang mampu maka akan berbondong-bondong warga masyarakat yang merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut dari pemerintah.
Ada hal yang perlu dicermati bersama dengan adanya program bantuan langsung berbentuk tunai ataupun bahan kebutuhan pokok yaitu basis data yang digunakan. Banyak hal yang selama ini terjadi di tingkat desa adalah banyak nya basis data dari kementerian ataupun lintas sektoral yang semua Programnya bermuara ke desa. Data dari BPS, KB, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan semua data itu tidak sinkron antara satu instansi dengan instansi lain.
Permasalahan yang terjadi adalah, ketika data itu berada di instansi tingkat kabupaten, itu hanya sekadar data, dengan margin error 1-3%. Tetapi ketika data itu digunakan untuk program bantuan langsung tunai, maka di tingkat desa data itu berubah jadi manusia yang bisa berteriak, membentak bahkan mengancam keselamatan jiwa dari pemerintahan desa. Margin error 1-3% dalam dunia statistik dapat dibenarkan tetapi bisa menjadi pemicu keributan di tingkat desa karena margin error tadi berubah menjadi manusia.
Penulis sangat antusias dengan program KTP Elektronik, yang bisa menghilangkan margin error data kependudukan menjadi 0%. Kriterianya menjadi jelas, yg tidak punya KTP Elektronik tidak berhak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Data KTP Elektronik adalah data tunggal, Sehingga satu orang akan berubah menjadi data sebagai satu dengan menghilangkan margin error. Dan hal itulah yang menjadikan tugas pemerintah desa sebagai Muara program pemerintah terkecil menjadi lebih ringan. Semoga kedepan KTP Elektronik ini banyak menyelesaikan persoalan kependudukan.
Salam dari desa......
