Oleh. Eduardus Fromotius Lebe
Penulis, Konsultan Skripsi dan Dosen
Menteri segala urusan, Lord Luhut merupakan sederetan julukan untuk menteri kepercayaan Joko Widodo ini. Dia Adalah Luhut Binsar Panjaitan yang lebih dikenal dengan panggilan LBP. Beliau lahir di Simanggala, Tapanuli, Sumatera utara pada tanggal 28 September 1947.
Berdasarkan rekam jejak militer, karier LBP dimulai saat menjadi Komandan Pleton (Danton) I/Grup 1 Para Komando Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang merupakan cikal bakal Kopassus, pada tahun 1971. Bersama Kopassus, posisi terakhir Luhut adalah sebagai Komandan Pusat Pendudukan Pasukan Khusus (Danpusdikpassus) Grup 3 Sandi Yudha pada 1993.
Sementara karier politiknya di era presiden Joko Widodo, di awali menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI untuk periode 2014-2019. LBP menjadi orang penting di lingkaran Istana Presiden. Inilah awal kepercayaan Jokowi terhadap LBP.
LBP sempat di percayai presiden Joko Widodo dengan berganti mengisi jabatan dalam periode tersebut, yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Sehingga pada periode kabinet Joko Widodo jilid I "Kabinet Kerja" LBP sedikit berganti tiga kali memimpin pos Mentri dan pejabat setingkat menteri.
Kepercayaan presiden Joko Widodo kepada LBP berlajut pada periode kedua. Pada kabinet Indonesia Maju, LBP ditunjuk oleh presiden Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah salah lembaga kementerian baru di era presiden Joko Widodo yang disingkat Menko Marves.
Laporan CNN Indonesia (22/09/2021) menyebutkan bahwa di samping menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, LBP menjabat enam jabatan strategis lainnya.
Pertama, Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ketua Gernas BBI menjadi jabatan terbaru yang dipercayai oleh Joko Widodo kepada LBP. Pengangkatan LBP oleh Joko Widodo tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pada jabatan ini, LBP diberikan tanggung jawab untuk memenuhi target Gernas BBI berupa peningkatan jumlah UMKM yang termasuk pelaku ekonomi kreatif dan masuk ke ekosistem digital.