LAMPU panggung politik tampaknya sudah mulai dinyalakan. Meski pagelaran masih berlangsung 3 tahun ke depan. Para pelakon tampaknya sudah pengin naik pentas. Pertunjukan kali ini mengambil lakon 'pemilu dan pilkada serentak 2024'.
Bolehlah ini dianggap latihan pertunjukkan alias pemanasan. Para pemain memang belum berkostum. Mereka masih berpakaian bebas. Namun, bukan berarti atribut belum disiapkan. Yang tidak diketahui akhir kisah. Apakah, Mahabarata atau tragedi dari Yunani. Meminjam lirik lawas God Bles.
Panggungnya adalah keinginan Jokowi agar rakyatnya aktif melakukan kritik. Di tengah gairah perang media sosial oleh para influencer hingga buzzer yang tidak pernah surut, Jokowi menyeru 'mari kritik'.
Seruan Jokowi seketika menjadi isu liar. Bagi oposan, bisa jadi, Jokowi dianggap tutup mata bahwa serangan yang ditujukan ke pemerintah sudah menggunung. Masih kurangkah? Perlawanan bahkan hingga caci maki datang bertubi.
Serangan datang tidak hanya dari parpol oposisi. Perlawanan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Termasuk datang dari tokoh seperti Rizal Ramli, Fadli Zon, Rocky Gerung, hingga Rafli Harun. Demo datang berjilid, misalnya, menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Eks pentolan PDIP seperti Kwik Kian Gie bahkan sampai menyatakan ketakutannya menyampaikan kritik kepada pemerintah saat ini. Kwik takut diserang para buzzer. Kegundahan Kwik diamini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Jusuf Kalla pun ikut bicara. Ia bicara di depan Fraksi PKS, JK menanggapi permintaan Jokowi agar masyarakat menyampaikan kritik. JK mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
JK memang tidak menyebutkan contoh siapa yang mengkritik pemerintah kemudian ditahan. Ia hanya mengambil contoh ketakutan Kwik melakukan kritik.
Istana kemudian buka suara. Pernyataan JK tersebut disebut aneh. Pasalnya, banyak orang dijerat menjadi tersangka dan sebagian dipenjara bukan karena melakukan kritik tetapi membuat hujatan dan caci maki tanpa bukti.
JK yang berbicara di depan partai oposisi itu pun ditafsir tengah melakukan upaya memanas-manasi dalam rangka memberikan arah kepada partai non pemerintah itu. Semacam gugatan bahwa penindakan hukum yang terjadi selama ini karena mengkritik pemerintah.
Selain itu, JK pun dinilai tidak berdiri tegak dalam obyektivitas. Ia ikut mencampurkan antara kritik dan hujatan/caci maki. Mirip tidak bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Suatu keanehan bagi sosok sekelas JK yang sudah dua kali duduk sebagai wakil presiden.