HANYA perlu dua pekan KPK mengobrak-abrik kabinet Presiden Joko Widodo. Setelah penjemputan Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo, Jumat (27/11), penyidik menerima penyerahan diri Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Mingu (6/12) dini hari.
Dua menteri dari dua partai besar Gerindra dan PDIP ditangkap KPK. Selama ini, KPK dituding melempem akibat revisi beleid lembaga antirasuah itu. Firli Bahuri sang ketua KPK pun kian diperhitungkan dalam percaturan pemilihan Kapolri, awal 2021.
Korupsi yang dilakukan Edhy dan Juliari tergalong fenomenal. Dari segi jumlah uang yang ditilep. Angkanya bisa membuat mengelus dada. Jika tidak disetop KPK lewat operasi mempermalukan itu.
Bantuan rakyat untuk penanggulangan Covid-19, itu terjadi pungutan Rp 10 ribu dari setiap bansos bernilai Rp 300 ribu. Total anggaran sekitar Rp 5 triliun. Meski yang diamankan sekitar Rp 18 miliar. Namun potensi uang korupsi bisa mencapai Rp 166 miliar.
Demikian pula di kementerian Edhy. Ada rekening penampungan bagi para eksportir benih lobster yang melakukan ekspor. Monopoli satu pintu eksportir dengan ketentuan Rp 1.800 per ekor. Uang yang sudah terkumpul mencapai Rp 9,8 miliar. Bayangkan jika, tidak terungkap.
Selain kerugian negara, kedua kasus ini memberi efek besar dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bansos merupakan persoalan maha penting saat ini di tengah pandemi Covid-19. Rakyat susah dan menggantungkan harapan pada pemerintah. Bansos menjadi salah satu alternatif rakyat bertahan hidup.
Penyaluran bansos menjadi sarana strategis negara hadir pada rakyatnya. Apalagi di suasana bencana non alam ini. Ketika bansos itu dipalak untuk kepentingan pribadi. Tentu ini merupakan kejahatan yang sangat menyakitkan rakyat.
Presiden Jokowi tentu bisa merasakan susahnya rakyat. Mungkin karena ia pernah berangkat dari keluarga susah. Namun apakah demikian dengan Julian? Uang Rp 10 ribu yang dipreman oleh jajarannya bukan jumlah kecil di masa pandemi ini. Uang palak bernilai 1 liter beras bisa membuat satu keluarga bisa bertahan hidup.
Kemensos adalah unjung tombak program sosial pemerintah yang bersinggungan langsung dengan user dalam hal ini rakyat. Tentunya luka hati rakyat lama akan tersembuhnya akibat ulah mengebiri bantuan kemanusian itu.
Di sini lah, Jokowi dibuat babak belur. Jokowi sudah wanti-wanti sejak awal untuk hati-hati mengenai penggunaan bansos tersebut.
Kemudian, orang pun bisa mempertanyakan kepemimpinan Jokowi. Jokowi dianggap salah pilih orang dalam penempatan menteri. Pasti ini menggerus kepercayaan kepada Jokowi yang sebelumnya diharapkan bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat.