"..Sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan komptensi, seleksi masuk peeguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar..."
Mencermati penggalan sambutan tertulis dari Mendiknas Ristek Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim di atas pada acara perayaan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2023, adalah satu hal yang perlu dijadikan catatan penting bagi para stakeholders pendidikan di tanah air di event Semarakkan Merdeka Belajar.
Tema Hardiknas 2023, "Bergerak serentak untuk menyemarakkan Merdeka Belajar" bisa bermakna meluas pada semua aspek peningkatan kualitas pendidikan.
Kita ketahui bersama bahwa ada 8 Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ruang lingkup standar tersebut meliputi :
1. Standar Isi
2. Standar Penilaian
3. Standar Pengelolaan
4. Standar Pembiayaan
5. Standar Sarana Prasarana
6. Standar Tenaga Kependidikan
7. Standar Proses
8. Standar Lulusan
Saat Kurikulum Merdeka yang sudah memasuki 24 episode semenjak saat diluncurkannya, ada pertanyaan yang sering muncul bagi kita semua bahwa sudahkah kosep Merdeka Belajar telah terbukti secara nyata akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air?
Juga, mampukah Kurikulum Merdeka yang dianalogikan sebagai kapal besar dengan layar yang sudah terkembang bisa mengantarkan anak didik sebagai output yang berkualitas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang didambakan?
Banyak pertanyaan yang bermunculan seperti itu di masyarakat sampai saat ini. Bahkan, termasuk para guru sendiri yang mengkhawatirkan bila program yang ada dalam Kurikulum Merdeka akan berjalan stagnan atau mungkin dihentikan karena bergantinya para pemangku kebijakan.
Hal itu sudah bukan fenomena baru lagi. Memang telah disadari bahwa perubahan di dunia ini akan selalu terjadi dan dengan waktu yang relatif cepat.
Hanya saja, perubahan di dunia pendidikan tanpa disertai dengan inovasi, justru akan membuat dunia pendidikan di negara mana pun menjadi semakin tidak berkualitas.
Siapa sebenarnya yang menjadi subyek pendidikan nasional?