Turunnya elektabilitas Partai Demokrat, akibat dugaan keterlibatan beberapa kader elitnya dalam Kasus Wisma Atlit, seperti yang dinyatakan SBY, adalah sebuah fakta dan realita!
Sebuah fakta dan realita yang harus secepatnya diatasi sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Sebuah fakta dan realita yang harus diatasi dengan melakukan tindakan yang tegas dan berani. Bukan retorika semata!
Sebuah fakta dan realita yang harus diatasi dengan memperhatikan persepsi masyarakat atas keterlibatan beberapa pengurus utama PD dalam Kasus Suap Wisma Atlit, yang menjadi pangkal tolak merosotnya dukungan publik terhadap partai.
Situasi ini menjadi semakin buruk, karena kader yang diduga atau diindikasikan terlibat bukan kader biasa. Sebut saja Nazaruddin, mantan Bendahara Umum partai, yang telah ditetapkan sebagai terdakwa. Angelina Sondakh, Anggota Badan Anggaran DPR dan Wakil Sekjen PD, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka. Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Malarangeng, dan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, yang menurut pernyataan beberapa saksi dalam persidangan Nazaruddin, diangga turut menerima aliran dana dari proyek Wisma Atlit.
Hal tersebut di atas berakibat menggelindingnya dugaan liar dalam masyarakat, bahwa Kasus Wisma Atlit bukan semata-mata kasus perorangan yang diduga melibatkan keempat elite PD tersebut. Jangan-jangan ini adalah kasus yang diduga juga melibatkan Partai Demokrat secara organisasi...?
Dugaan-dugan liar seperti tersebut di atas, akan dianggap benar oleh publik jika tidak ada tindakan tegas dari partai, untuk memecat kadernya yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka, dan menon-aktifkan mereka yang diindikasikan turut terlibat atau turut menikmati hasil dari tindak pidana suap yang terjadi.
Artinya, Dewan Pembina Partai Demokrat, melalui SBY sebagai ketua, tidak hanya harus berani memecat Nazaruddin dan Angelina Sondakh, tetapi juga harus berani menon-aktifkan Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum dari jabatan yang diemban saat ini!
Dalam hal ini, SBY tidak dapat lagi menunggu hingga proses hukum terhadap kadernya selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebuah proses yang pasti akan berlangsung cukup lama. Sedangkan keruntuhan Partai Demokrat, akibat persepsi buruk masyarakat terhadap partai, bisa terjadi kapan saja! Besok? Lusa? Siapa yang tahu?!(E. SUDARYANTO-070212)