Ada dua alasan, mengapa oknum Pemerintah Daerah atau Kota perlu menyuap oknum anggota Badan Anggaran DPRD, untuk meloloskan RAPBD yang diajukan.
Alasan pertama terkesan baik, tapi tidak masuk akal. Mereka ingin agar proyek, program dan anggaran yang mereka ajukan dalam RAPBD disetujui tanpa pengurangan atau pemotongan. Hal itu dianggap penting agar mereka dapat melakukan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dengan sempurna, semata-mata untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
Namun meskipun terdengar bagus, saya pastikan tidak akan ada orang yang percaya alasan ini.
Alasan kedua terkesan buruk, tapi sangat masuk akal. Mereka ingin semua proyek, program dan anggaran yang diajukan tidak diubah atau dikurangi, karena di dalamnya terdapat sejumlah dana yang akan mereka korupsi, yang dikamuflasekan dalam berbagai program dan proyek. Di dalam RAPBD itu pula telah disisipkan program atau proyek yang akan diselewengkan demi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.
Nah, jika anda perhatikan alasan kedua ini, bukankah anda akan setuju jika saya katakan ini adalah alasan yang buruk? Tapi adakah diantara anda yang menganggap hal tersebut di atas sangat tidak masuk akal?
Sebagai penutup, saya kembali bertanya kepada anda: apakah uraian saya di atas tetap relevan jika kata PEMERINTAH DAERAH atau KOTA saya ganti dengan kata PEMERINTAH PUSAT, kata DPRD diganti dengan kata DPR, dan kata RAPBD saya ganti dengan kata RAPBN?(E. SUDARYANTO-25112011)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H