Harus diakui bahwa mudik sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia, khususnya penduduk di Pulau Jawa. Mobilisasi massa secara besar-besaran selalu terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menjaga tali silaturahim dan kerinduan akan kampung tercinta menjadi alasan utama para pemudik mengorbankan harta, tenaga, dan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga di daerah asal mereka.
Ironisnya, tradisi mudik yang pasti terjadi tiap tahun tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Banyak permasalahan yang terus diulang tiap tahunnya. Hal-hal seperti kelayakan moda transportasi, kondisi jalan, hingga jumlah armada selalu menjadi permasalahan utama setiap datangnya musim mudik di penghujung Bulan Ramadhan.
Berdasarkan pantauan dari Kementerian Perhubungan sejak H-7 hingga H-1 di enam pos yaitu Merak (Cilegon), Sadang (Purwakarta), Tanjungpura (Karawang), Cianjur, Ciasem (Subang), dan Ciamis menunjukkan bahwa jumlah pemudik menggunakan sepeda motor tahun ini meningkat dari 573.071 unit menjadi 550.918 unit. Fenomena meningkatnya pemudik dengan sepeda motor ini besar kemungkinan disebabkan oleh ketersediaan transportasi massal yang buruk.
Transportasi massal seperti bis dan kereta api memang masih di bawah standar. Tidak heran jika para pemudik mulai memilih menggunakan sepeda motor daripada moda transportasi yang lainnya. Pertimbangan aksesibilitas di daerah asal, total ongkos yang dikeluarkan, dan tidak perlu berdesak-desakan adalah alasan utama kenapa para pemudik beralih menggunakan sepeda motor untuk mudik.
Meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor memiliki hubungan positif dengan meningkatnya jumlah kecelakaan. Tercatat sejak H-7 hingga H+1 saja terdapat 1.811 kecelakaan dana memakan korban hingga 435 orang. Bandingkan dengan data pada tahun 2009, tercatat dari H-7 hingga H+7 hanya ada 1.544 kecelakaan dan 735 nyawa melayang. Pihak kepolisian pun telah mengakui bahwa meningkatnya jumlah kecelakaan dan potensi korban jiwa banyak disumbang oleh para pengendara kendaraan bermotor roda dua.
Di lain pihak, kereta api yang diandalkan sebagai moda transportasi mudik utama justru mengalami penurunan jumlah penumpang. Terhitung sejak H-10 hingga H+1 lebaran hanya mencapai 1.426.930 penumpang atau turun sekitar 9 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini wajar karena memang banyak moda transportasi yang lebih menggiurkan seperti mudik gratis dan menggunakan sepeda motor.
Data-data sudah berbicara dan membuktikan bahwa sudah saatnya Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk mempersiapkan mudik. Jangan sampai Pemerintah mengulang kesalahan yang sama setiap tahunnya. Pemerintah harus mau belajar dari pengalaman. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan. Rata-rata jumlahnya mencapai ratusan tiap tahunnya. Padahal, adalah kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap warga negaranya termasuk melindungi dari ancaman maut saat bermudik.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah. Hal yang utama adalah memperkuat transportasi massal. Perbaikan kondisi bis dan kereta api adalah agenda utama mengingat kebanyakan pemudik sebagian besar berasal dari Pulau Jawa.
Ada beberapa hal yang harus diperbaiki bis dan kereta api. Pertama, khusus untuk bis yang harus menjadi perhatian utama adalah keselematan saat diperjalanan. Bis cukup rentan terjadi kecelakaan. Ancaman seperti rem blong, supir yang kelelaham, ban bocor, adalah beberapa penyebab utama bis rentan mengalami kecelakaan. Hal ini dapat diantisipasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) bagi tiap perusahaan bis yang menyediakan layanan mudik.
Kedua, permasalahan utama kereta api adalah jumlah penumpang yang melebihi kapasitas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di setiap kereta api (ekonomi) masyarakat kita harus berdesak-desakan. Padahal perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh dan membutuhkan waktu berjam-jam. Ke depan, penambahan armada kereta api harus diperbanyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu berdesak-desakan lagi dan merasakan perjalanan lebih nyaman.
Ketiga, Pemerintah pusat harus menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan Pemerintah Daerah. Kerja sama ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan mudik gratis bagi para pemudik. Selain dapat menghemat uang para pemudik, mudik gratis juga dapat menyediakan transportasi yang lebih layak dan aman bagi para pemudik.
Kerja sama untuk menyediakan mudik gratis dapat dijadikan momentum bagi perusahaan untuk mempromosikan produknya atau program CSR mereka. Bagi Pemerintah, Mudik gratis dapat meringankan beban Pemerintah untuk menyediakan moda transportasi. Terakhir, tentunya kerja sama ini akan bermuara pada kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik sehingga tujuan mulia untuk menjalin silaturahim tidak terganggu. Insya Allah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H