Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) merupakan lembaga kerja sama ekonomi di wilayah Asia-Pasifik. APEC dibentuk dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota dan membuka kesempatan dalam melakukan transaksi secara terbuka. Dalam perkembangannya, APEC telah merumuskan beberapa kebijakan yang pro terhadap liberalisasi ekonomi. Salah satunya yaitu Deklarasi Bogor (Bogor Goals).
Deklarasi Bogor merupakan forum yang membahas visi perdagangan bebas dan investasi terbuka bagi negara anggota APEC. Forum tersebut diselenggarakan di Istana Presiden Bogor pada 15 September 1994 dan dihadiri oleh perwakilan 17 negara.
Dalam pidatonya, Presiden Soeharto memaparkan bahwa keuntungan antarnegara menjadi landasan idiil serta persetujuan GATT dan WTO sebagai landasan konstitusional dalam melangsungkan kerja sama.
Secara garis besar, Deklarasi Bogor merupakan kelanjutan dari Putaran Uruguay dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Spirit liberalisasi ekonomi dianggap mampu mensejahterakan negara anggota APEC yang pada masa itu masih didominasi oleh negara berkembang. Di samping itu, negara anggota lain juga aktif dalam forum ekonomi lain diluar APEC.
North American Free Trade Agreement (NAFTA), misalnya. Amerika, Kanada, dan Meksiko yang merupakan anggota APEC turut tergabung didalamnya. Organisasi kerja sama ekonomi Amerika bagian utara tersebut mengusung ide yang selaras dengan AFTA. Keduanya menekankan pentingnya perdagangan bebas sebagai pendorong kemajuan ekonomi regional.
Begitu pula dengan The Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA). Kerja sama bilateral antarnegara tersebut sejalan dengan visi AFTA dan NAFTA. Selain itu, Australia dan Selandia Baru merupakan dua negara yang aktif dalam APEC.
Dengan demikian, APEC menjadi organisasi kerja sama ekonomi yang prosepektif. Sinergi antara masing-masing organisasi kerja sama ekonomi regional terakumulasi dalam satu payung yang sama. Untuk semakin menegaskan APEC sebagai organasi kerja sama ekonomi yang terbuka dan bebas hambatan, disepakati pembentukan Deklarasi Bogor.
Deklarasi Bogor berisi target bagi negara maju dan berkembang. Negara maju yang telah memasuki fase industrialisasi ditargetkan mampu menerapkan kebijakan perdagangan bebas dan investasi terbuka, selambat-lambatnya sampai tahun 2010. Sementara, negara berkembang diberi kelonggaran dalam mengadopsi kebijakan perdagangan bebas dan investasi terbuka paling lambat sampai tahun 2020.
Langkah konkret pemberlakuan kesepakatan tersebut adalah deregulasi ekonomi. Masing-masing negara yang telah menyetujui Deklarasi Bogor diminta agar kebijakan ekonomi yang menghambat pertumbuhan dan investasi diubah menjadi lebih terbuka.
Perdana Menteri Australia, Paul Keating mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan mutlak bagi Asia-Pasifik dan untuk perdagangan dunia. Apa yang dikatakan Keating memang beralasan. Bagi Indonesia, kerja sama tersebut juga merupakan awal dari kemajuan ekonomi di masa mendatang. Antusiasme dalam menyambut kerja sama tersebut dapat diterima sebagai titik balik ekonomi Indonesia setelah sempat terpuruk pada 1960. Pada pertengahan tahun tersebut, Indonesia terhitung hanya memperoleh pendapatan per kapita sebesar $80.
Kondisi tersebut amat bertolak belakang dengan perolehan pendapatan per kapita Indonesia tahun 1994. Tercatat, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun tersebut telah berhasil menembus angka $919. Itu karena Indonesia telah membuka proses kerja sama penanaman modal asing langsung (FDI). Sehingga, kepercayaan investor asing terhadap regulasi ekonomi Indonesia yang bebas hambatan meningkat.