Menjelang pemilu 2024, isu-isu politik mengenai politik identitas ini menjadi topik yang hangat dan ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Fenomena ini kerap dimanfaatkan oleh para elit politik untuk meraih dukungan masyarakat. Namun, penggunaan politik identitas dapat membahayakan demokrasi di negara Indonesia. Politik identitas juga dapat menimbulkan dampak yang cukup besar, seperti diskriminasi dan radikalisasi.
Apa itu politik identitas?
Politik identitas merupakan suatu kegiatan politik yang didasarkan pada identitas pribadi, yang tentunya menyangkut suku, ras, budaya, atau agama. Politik identitas mengacu pada aktivitas sosial dan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapat pengakuan sosial yang lebih besar. Politik identitas juga dapat digunakan untuk mengakui secara terbuka unsur-unsur budaya atau identitas suatu kelompok. Sebagian besar elit politik menggunakan populisme agama dalam menjalankan politik identitas untuk mendapat dukungan dari warga negara Indonesia. Namun, penggunaan populisme agama dalam politik identitas ini bisa mengganggu persatuan di Indonesia dan dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi.
Tujuan dan fungsi politik identitas
Politik identitas seringkali digunakan untuk mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih pemimpin negara melalui persamaan suku, ras, budaya, atau agama. Dengan cara itu, para elit politik bisa mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat yang memiliki golongan yang sama. Kasarnya, politik identitas ini digunakan sebagai alat untuk memenangkan pemilihan umum. Politik identitas juga berfungsi untuk memobilisasi pemilih dengan menghubungkan pilihan mereka dengan kelompok atau golongan tertentu.
Dampak politik identitas dalam pemilihan umum
Politik identitas berdampak cukup besar dalam pemilihan umum, sebab hal ini dapat mempengaruhi keputusan pemilihan dari masyarakat. Politik identitas di Indonesia sudah menjadi bagian dari kampanye saat menjelang pemilihan umum. Para politikus atau calon pemimpin negara yang menggunakan politik identitas, sebagaian besar akan medapat banyak dukungan dari masyarakat yang memiliki golongan yang sama. Dengan adanya hal ini, mayarakat menjadi cenderung memilih calon pemimpin hanya dengan melihat golonggannya saja tanpa melihat kemampuan yang dimiliki oleh setiap calon. Hal ini dapat menjadi masalah serius apabila calon pemimpin tersebut terpilih. Jika calon pemimpin tersebut terpilih tanpa adanya kemampuan untuk merealisasikan tujuan negara, maka negara Indonesia akan sulit maju.
Politik identitas dapat dijadikan sebagai alat untuk memanipulasi publik. Dengan menggunakan politik identitas, para elit politik dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari permasalahan struktural yang mungkin sulit untuk diatasi. Politik identitas bisa menyebabkan diskriminasi antar kelompok agama yang berbeda. Selain itu, politik identitas juga dapat membahayakan stabilitas dan nilai-nilai demokrasi yang telah kita junjung. Dengan demikian, warga negara Indonesia diharapkan menyadari hal ini dan berupaya untuk mencegah penyalahgunaan politik identitas agar dapat mencapai kesejahteraan.
Pengelolaan pemerintahan hendaknya tidak didasarkan pada kelompok suku, ras, budaya, atau agama, melainkan pada kemampuan yang dikuasai oleh para elit politik. Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus mengunakan hak memilih dengan bijak, pilihlah sesuai dengan kemantapan hati dan melihat kemampuan yang dimiliki oleh setiap calon pemimpin. Pada pemilihan umum 2024, politik identitas diperkirakan tidak mempan untuk dijadikan alat perebutan suara. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemilih adalah generasi muda, dimana generasi muda saat ini selalu berpikir kritis dan logis saat menerima informasi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H