Setelah ditunggu-tunggu keputusan Presiden tentang berbagai kisruh politik di Republik ini terjawab sudah. Jokowi telah membatalkan pelantikan Budi Gunawan dan menunjuk dan mengusulkan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri definitif. Ada perasaan lega yang muncul dari berbagai kalangan tentang keputusan Jokowi ini. Meskipun tidak bisa memuaskan semua pihak paling tidak langkah Jokowi ini masih dinilai banyak kalangan mampu meredam ketegangan politik.
Politik memang serba sumir dan penuh aroma KEPENTINGAN. Namun sebuah keputusan walau pahit memang harus diketok. Ternyata Jokowi masih membumi dan mendengar apa kata rakyat. Masyarakat menunggu keputusan selanjutnya dan berharap semua elemen masyarakat bersatu padu mengritisi lembaga pemerintahan dan mendukung keputusan-keputusan Strategis Presiden. Akan tetap ada komentar miring terhadap apa yang diputuskan, tapi siapapun tahu keputusan akan selalu mengandung implikasi dan implikasi itu wajar mengingat tidak ada orang yang berpikiran sama persis. Tetap akan ada argumen berbeda dalam setiap masalah yang timbul.
Kini masyarakat menunggu Plt KPK baru yaitu Taufikurrahman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Aji. Masyarakat juga akan mengangguk terhadap keputusan Jokowi batal melantik BG, menonaktifkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto atas tuduhan masing-masing, Bisa disebut sebagai upaya "Kriminalisasi pimpinan KPK".
Kini bola bergulir ke DPR, apakah masih mendengarkan suara rakyat atau mereka asyik sendiri bermain api dengan memainkan blunder-blunder yang melukai suara rakyat. Rakyat menanti keberpihakan DPR dalam membantu Presiden mengurai benang kusut persoalan politik negara ini. Langkah Presiden Jokowi dinilai sebagai langkah baik paling tidak ini menurut opini dari Zainal Arifin Mochtar. Better something than Nothing.Paling tidak ada yang dipakai meneguhkan KPK dan pemberantasan korupsi.Selanjutnya Zainal juga menegasikan dalam opininya di halaman 6 Kompas tanggal 20 februari 2015 akan jauh lebih baik kalau dapat dilanjutkan dengan tindakan penegasan upaya kriminalisasi. Ini supaya langkah Presiden dapat berguna dengan baik dan tujuannya tercapai.
Dalam Tajuk Rencana Kompas. Langkah Jokowi-Kallaitu merupakan solusi untuk bangsa. Ketegangan politik mereda, pemberantasan korupsi akan tetap berjalan, lembaga KPK terselamatkan, relasi antara KPK dan Polri harus kembali diharmonisasikan. Ada keyakinan dari kompas bahwa solusi dari Jokowi ini diyakini akan diterima DPR, yang akan memproses perppu penunjukan tiga pelaksana tugas pimpinan KPK dan memproses pencalonan Badrodin sebagai Kapolri, setelah DPR menyelesaikan masa reses dan memulai masa persidangan baru pada 23 Maret 2015.
Kini masyarakat harus bergerak lagi membangun optimisme terhadap niat tulus Presiden. Mari bantu pemerintah agar tidak ada celah bagi muculnya budaya korupsi. Karwena sesungguhnya korupsi itu muncul karena ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, upaya masyarakat yang ingin mengambil jalan pintas untuk kaya, memaksa diri tanpa melihat situasi dan kondisi dan berbagai hasrat lainnya yang memicu tumbuh suburnya kolusi dan nepotisme. Mari ingat selalu filosofi Jawa yang digagas Ronggowarsito Surodiro Jayaningrat Lebur dening Pangastuti .Semua angkara murka dan tindak kejahatan akan kalah oleh Keluhuran Budi. Meskipun kenyataannya sulit dilaksanakan tapi jika dijalankan oleh semua penentu kebijakkan tentu akan membawa manfaat.
