Orang "Punya" Dapet Beasiswa, Orang "Tidak Punya" Gigit Jari Aja!

Mungkin itu salah satu kalimat yang mampu menggambarkan jeritan hati dan nada protes sebagian pelajar  ataupun mahasiswa di Indonesia. Bagaimana tidak, dalam pelaksanaan pendidikan terlalu banyak masalah yang selalu mengikuti di belakang kata “pendidikan”. Mulai dari masalah kurikulum  yang tidak pasti dan selalu menjadi kontroversi, carut marutnya UAN (Ujian Akhir Nasional), subyek-subyek pendidik yang bermasalah sampai dengan masalah yang tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, yakni masalah beasiswa.

Dinilai bermasalah karena pelaksanaan dan pengadaan beasiswa dinilai  belum mampu menciptakan keadilan dan kurang tepat sasaran. Mengapa bisa dikatakan demikian? Apabila kita menilik fakta yang terjadi disekitar kita, secara umum dapat kita lihat dan kita nilai secara kasat mata. Contoh khusus adalah pada dunia kampus, dunia mahasiswa atau dunia penuh kemandirian yang terdapat berbagai macam beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas atau Perguruan Tinggi, apalagi Perguruan Tinggi Negeri yang notebene dibiayai oleh negara.

Negara menyisihkan sebagian anggaran pendidikan untuk meringankan beban biaya pendidikan warga yang tidak mampu, atau untuk memotivasi siswa/mahasiswa yang berprestasi sebagai suatu penghargaan. Namun berbeda dengan yang terjadi  dilapagan, banyak  beasiswa yang tidak tepat sasaran. Anggaran negara yang disisihkan untuk menunjang pendidikan dan prestasi belajar tidak digunakan tepat  pada tempatnya, namun digunakan  untuk menunjang eksistensi anak muda untuk bisa dikatakan “anak gaul”. Mulai dari untuk membeli BB (Blackberry), busana-busana fashion ber-merk yang notabene berharga menjulang, untuk membeli tablet bahkan motor. Kalau penerima beasiswa itu memang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu atau pun benar-benar berprestasi itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika penerima beasiswa itu berasal dari keluarga mampu dan mendapat beasiswa hanya untuk melakukan dan membeli hal-hal yang tidak menunjang pendidikan maupun prestasi. Padahal apabila ditelaah lebih lanjut, masih banyak mahasiswa maupun siswa yang sangat-sangat membutuhkan beasiswa tersebut.
Nah, kalau sudah begini dimana letak keadilan? Siapa yang harus dipersalahkan? Pihak mana yang harus mengkonfirmasi mengenai masalah ini. Untuk mendapatkan keadilan, yakni ketepatan dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang menerima beasiswa haruslah kita lihat dari segala aspek. Kita runut dari yang pertama adalah mengenai kriteria-krieria bagi penerima beasiswa. Kriterianya haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan fokus pada penerima beasiswa yang benar-benar tidak mampu dan atau berprestasi. Selain itu kriteria juga harus mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap berbagai keadaan terkait penerima beasiswa, seperti jumlah tanggungan keluarga, jarak rrumah/tempat tinggal, kondisi keluarga (yatim/piatu/yatim piatu). Hal tersebut sangat menentukan ketepatan dan keakuratan bagi siapa-siapa saja penerima beasiswa yang benar-benar berhak. Kedua adalah terkait dengan prosedur seleksi penerimaan beasiswanya, segala berkas dan informasi di dalamnya harus benar-benar diteliti keakuratannya.

Hal tersebut guna mencegah kesalahan administrasi yang dapat dimungkinkan akan mempengaruhi dan berdampak pada keakura. Ketiga adalah mengenai pihak-pihak yang menyeleksi haruslah pihak-pihak yang independen. Tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun, fokus pada apa tugas yang harus dia kerjakan. Keempat adalah perlunya diadakan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan beasiswa dan evaluasi mengenai tercapai tidaknya tujuan dari beasiswa itu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikat penerima beasiswa untuk menunjukkan bukti penggunaan beasiswa dan bukti prestasi secara rutin. Dengan begitu diharapkan beasiswa yang ada dapat diterima oleh pihak-pihak yang memang benar-benar berhak, tepat sasaran dan tercapai tujuannya, atau setidaknya mampu meminimalisir ketidakadilan yang ada.