Baru-baru ini hampir semua media massa gencar memeritakan tentang sistem pemilu Indonesia yang isunya akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup dan pengajuannya sudah berada di meja MK (Mahkamah Konstitusi). Tentunya tidak semua masyarakat tahu dan paham apa itu sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup dan bagaimana mekanismenya, serta bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem tersebut. Disini kita coba memaparkan secara sederhana tentang sistem pemilu terbuka dan tertutup, semoga bisa membuka wawasan kita dalam kepemiluan dan bisa mengambil sikap dalam setiap gelaran pemilu, apapun itu jenis sistem kepemiluannya.
Dalam sistem pemilu, terdapat dua jenis sistem yaitu sistem pemilu terbuka dan tertutup. Sistem pemilu terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih dapat memilih calon dari partai politik mana pun. Dalam sistem ini, pemilih tidak terikat pada partai politik tertentu dan dapat memilih calon dari partai politik yang berbeda pada setiap pemilihan. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih calon yang sesuai dengan selera masing-masing yang mereka anggap paling baik tanpa harus mempertimbangkan partai politik yang mengusungnya..
Sedangkan sistem pemilu tertutup adalah sistem pemilu di mana pemilih hanya dapat memilih calon dari partai politik yang telah didaftarkan. Dalam sistem ini, partai politik telah menentukan nomor urut calon legislatif dari yang disampaikan saat pemungutan suara. Pemilih hanya memilih partai politik saya dan wakil yang akan terpilih sesuai nomor urut tersebut.
Sistem pemilu terbuka memiliki keuntungan yaitu memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih kandidat yang mereka inginkan tanpa harus terikat pada partai politik tertentu. Hal ini memungkinkan setiap warga negara untuk memilih kandidat yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kepentingan mereka tanpa harus terikat pada partai politik tertentu. Selain itu, sistem pemilu terbuka juga dapat mendorong terbentuknya kandidat independen yang dapat memberikan alternatif bagi warga negara dalam memilih pemimpin. Hal ini juga dapat mendorong partai politik untuk memilih calon yang lebih berkualitas dan berkompeten untuk menarik pemilih.
Namun, sistem pemilu terbuka juga memiliki kelemahan yaitu dapat memunculkan politik uang dan politik identitas. Dalam sistem pemilu terbuka, kandidat dapat memenangkan pemilihan dengan cara membeli suara atau memanfaatkan identitas tertentu untuk memenangkan pemilihan. Partai politik dapat memanipulasi pemilihan dengan memasukkan calon yang tidak berkualitas atau tidak populer ke dalam daftar calon mereka. Hal ini dapat mengurangi kualitas pemimpin yang terpilih dan mengurangi kepercayaan publik pada sistem pemilu, serta dapat mengancam integritas dan kredibilitas pemilihan.
Sementara itu, sistem pemilu tertutup memiliki keuntungan yaitu dapat meminimalisir politik uang dan politik identitas. Dalam sistem pemilu tertutup, setiap warga negara hanya dapat memilih kandidat dari partai politik tertentu yang telah didaftarkan sebelumnya. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan politik uang dan politik identitas karena setiap warga negara hanya dapat memilih kandidat dari partai politik tertentu yang mereka daftarkan sebelumnya. partai politik dapat memilih calon yang lebih berkualitas dan berkompeten karena mereka hanya harus mempertimbangkan pemilih yang telah terdaftar sebagai anggota partai politik mereka. Hal ini juga dapat memperkuat partai politik dan meningkatkan kepercayaan publik pada sistem pemilu.
Namun, sistem pemilu tertutup juga memiliki kelemahan yaitu dapat membatasi kebebasan warga negara dalam memilih kandidat yang mereka inginkan. Dalam sistem pemilu tertutup, setiap warga negara hanya dapat memilih kandidat dari partai politik tertentu yang mereka daftarkan sebelumnya. Hal ini dapat membatasi kebebasan warga negara dalam memilih kandidat yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kepentingan mereka.
Dalam kesimpulannya, sistem pemilu terbuka dan tertutup memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan sistem pemilu yang tepat harus mempertimbangkan kepentingan warga negara dan integritas pemilihan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap negara harus memilih sistem pemilu yang tepat untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat dan setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada semata-mata untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara.