Sekitar tahun 2015, ketika saya masih bekerja di sebuah kantor NGO di Kota Jakarta, saya sempat berdiskusi dengan salah seorang rekan kerja yang kebetulan pada saat itu baru bekerja di kantor yang sama. Perkenalan kami tidak hanya sebatas kenal nama, sesuatu yang menarik ingin saya gali dari perbincangan saat itu.
Teman saya ini bercerita pengalaman kerja sebelumnya, jadi beliau pernah bekerja sebagai petugas pendamping Program Keluarga Harapan, yang biasa kita kenal PKH. Saya yang pada saat itu masih sangat awam dengan program-program kebijakan yang diluncurkan pemerintah memasang telinga dan mata mengarahkan perhatian sepenuhnya menyimak cerita teman baru saya ini.
Beliau bercerita kurang lebih selama satu tahun beliau menjadi petugas pendamping PKH di wilayah Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Indramayu. Beliau yang saat itu terjun langsung ke lapangan mengetahui persis pelaksanaan pemberian dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga penerima manfaat.
Saat itu beliau menjelaskan dengan detail terkait PKH (karena waktu itu saya banyak nanya-nanya sih..hehe). Program Keluarga Harapan ini merupakan Program Pemerintah sebagai bentuk cinta Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pemberian Bantuan Sosial ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan sejak tahun 2007 kepada keluarga yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Program ini diperuntukkan bagi KPM dengan kriteria para ibu hamil/menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Kriteria lain KPM yaitu keluarga dengan pendidikan anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
Di tahun 2016, terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
Teman saya ini menjelaskan bahwa di Indramayu, PKH telah membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Selain itu manfaat PKH juga mulai diberikan untuk para penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.
Menurut cerita pengalaman teman saya menjadi pendamping PKH di Indramayu, tercatat ada sekitar 25-ribuan jumlah KPM di sana tahun 2015. Namun amat disayangkan ternyata pemberian bantuan sosial melalui PKH ini belum dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan KPM di Indramayu. Beliau menyayangkan, pemberian bantuan sosial ini sepertimya kurang efektif di wilayah Indramayu.
Pasalnya, gaya hidup masyarakat disana dinilai masih sangat tinggi di bidang konsumsi. Sehingga ketika diberikannya bantuan sosial tersebut kepada KPM, tidak diperuntukkan biaya sekolah, kesehatan dan sebagainya melainkan untuk dibelikan konsumsi demi memenuhi gaya hidup masyarakat di sana. Hal yang amat disayangkan pula, dengan tingkat pendidikan hanya sampai SD dinilai puas di masyarakat setempat.
Pola pikir dan pandangan masyarakat di wilayah Indramayu perlu diperhatikan pemerintah agar dapat diubah dengan mementingkan tingkat pendidikan untuk anak, kesehatan, dan tidak menjadikan beban berat dalam mengenyam pendidikan yang tinggi.