Terompet tahun baru selesai dibunyikan. Pesta kembang api pun usai seiring resolusi diucapkan. Namun warga Indonesia dikejutkan dengan kebijakan PT Pertamina yang menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram sebesar 57 persen atau sekitar Rp 3.959 per kilogram per 1 Januari 2014.
Kebijakan ini tentu saja menuai protes banyak kalangan. Media sosial ramai dengan cuitan penolakan kenaikan harga ini. Warga mulai menjerit. Meski yang naik adalah gas non-subsidi tak urung banyak kalangan ikut terciprat akibat kenaikan ini.
Marfuah, misalnya, pemilik warung nasi ini merasa keberatan dengan kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram. Kenaikan ini bisa jadi diikuti dengan naiknya harga makanan yang dijualnya. “Mungkin naik Rp 500 sampai Rp 1000,” kata dia seperti dikutip dari Tempo.co edisi Kamis 2 Januari 2014.
Keriuhan di masyarakat ini langsung mendapat respon dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia langsung memerintahkan Wakil Presiden Boediono untuk berkoordinasi dengan Pertamina mengenai kebijakan itu. Sehari kemudian SBY memberi ultimatum agar Pertamina menurunkan kenaikan harga itu dalam waktu 1x24 jam.
Kenaikan yang sebelumnya Rp 3.959 per kilogram akhirnya direvisi hanya menjadi Rp 1.000 per kilogram. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengatakan revisi itu ditetapkan setelah PT Pertamina, Kementrian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Pemeriksa Keuangan bertemu untuk evaluasi bersama.
"Setelah konsultasi dengan BPK tadi, maka para pemegang saham memutuskan bahwa kenaikan yang Rp 3.500 itu dianggap terlalu tinggi. Kemudian kenaikannya Rp 1.000 saja. Begitu keputusannya," kata Dahlan di gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2014 seperti dikutip Tempo.co.
Awalnya kenaikan Rp 3.959 per kilogram dilakukan sebagai upaya untuk menutup kerugian Pertamina akibat penjualan gas elpiji 12 kilogram yang mencapai Rp 7,7 triliun. Kenaikan yang kemudian ditetapkan Rp 1.000 itu menurut Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan masih menyisakan kerugian. “Ruginya di akhir tahun diproyeksi sekitar Rp 6,4 triliun,” katanya di Jakarta.
Kenaikan harga bahan bakar di negeri ini selalu memicu kegaduhan. Sebabnya, kenaikan itu pasti akan memiliki efek domino di pasar. Kenaikan awal harga gas kalau tidak buru-buru diredam bisa saja memicu gejolak kenaikan harga lainnya. Pada akhirnya rakyat juga yang akan menjadi korban.
Hal ini dapat juga mengarah kepada kegaduhan politik antara partai penguasa dan oposisi. Gas elpiji akhirnya menjadi panggung kampanye untuk sebagian kalangan. Apalagi tahun 2014 adalah tahun politik di Indonesia. Para calon legislatif berlomba untuk saling cari perhatian untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum yang digelar April mendatang.
Para calon legislatif sebaiknya memikirkan terobosan-terobosan dalam penyediaan energi murah untuk rakyat ketimbang ikut ribut-ribut bersuara dalam kenaikan harga gas. Memikirkan energi alternatif sambil memantapkan kebijakan agar pemerintah ikut peduli terhadap penyediaan energi alternatif itu adalah cara terbaik untuk mendapat simpati rakyat.
Penyediaan energi alternatif sangat memungkinkan dengan sumber daya alam yang melimpah di negeri ini. Belum lagi jika ingin memanfaatkan keunggulan teknologi. Seperti yang dipercaya oleh Territory of ‘Shell’ yaitu memanfaatkan teknologi dengan perawatan mudah dan hemat biaya.
NRGLab Pte. Ltd., perusahaan pengembang teknoolgi yang berbasis di Singapura dan merupakan salah satu perusahaan yang bernaung di dalam Territory of Shell.
Salah satu proyek NRGLab adalah program gasifikasi yang menggunakan teknologi baru dan dimodifikasi untuk memproses sekam padi, batu bara, gas alam, dan APG (Associated Petroleum Gas) menjadi bahan bakar.
Ingin mempelajari lebih jauh? Situs web NRGLab www.nrglab.asia ini bisa Anda jadikan rujukan.