Isu-isu mengenai lingkungan menjadi sebuah bahasan yang dilupakan oleh para politisi di Indonesia. Isu tersebut sebetulnya memiliki nilai politis yang dapat menjadi perhatian oleh para politisi dan juga publik. Mengingat permasalahan lingkungan akan berdampak besar kepada kehidupan anak cucu kita di masa depan.
Di Indonesia sendiri, permasalahan lingkungan berdampak besar ke masyarakat. Kenaikan permukaan air laut menjadikan masyarakat pesisir terpaksa mengungsi dikarenakan rumah mereka sudah terendam air laut.
Kebakaran hutan membuat masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut mengalami gangguan pernafasan. Dan masih banyak permasalahan lingkungan yang berdampak besar.
Namun, mengetahui hal tersebut pemerintah masih menganggap bahwa lingkungan bukan menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan. Memang, Indonesia saat ini masih merupakan negara berkembang yang mana kebijakan yang dilakukan pemerintah mayoritas bertujuan untuk memajukan ekonomi Indonesia.
Kebijakan tersebut mungkin baik dalam pandangan ekonomi yang mana meningkatkan ekonomi Indonesia. Namun, yang tidak disadari adalah ada lingkungan yang dikorbankan demi kemajuan ekonomi di Indonesia.
Dengan banyaknya izin pendirian pabrik, maka tak jarang pula terdapat pabrik-pabrik yang membuang limbah langsung tanpa ada proses yang dapat merusak lingkungan terutama yang berada di dekat pabrik tersebut.
Selain itu, jika kita lihat di Pulau Sumatera dan Kalimantan banyaknya pembukaan lahan sawit menimbulkan kebakaran hutan serta pencemaran air yang menjadikan masyarakat sekitar terpaksa menggunakan air yang keruh dan berminyak akibat tinggal di daerah perkebunan sawit.
Terdapat permainan politik jika kita melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya tawar menawar dan berbagai tindakan politik yang menghasilkan kerusakan lingkungan.
Dengan sistem politik Indonesia yang sudah rusak, banyak politisi yang maju ke kancah perpolitikan nasional berbekal dukungan dari para pengusaha-pengusaha besar.
Para pengusaha tersebut mengharapkan dukungan mereka akan dikembalikan oleh para politisi tersebut dengan sebuah kebijakan yang dapat memperlancar baik perizinan, maupun usaha yang mereka lakukan.
Hal tersebut yang menjadikan keputusan di pemerintah tidak didasarkan oleh masalah yang terjadi di lapangan, namun adanya sebuah bargaining mengenai kebijakan mana yang akan menguntungkan para donatur.