Beberapa waktu lalu, pemerintah kita diminta untuk membayar tebusan sebesar 8 juta dollar AS, atau setara dengan Rp 131 miliar, oleh peretas yang mengklaim telah mengunci data-data penting di PDN (Pusat Data Nasional).
Kalau kita hitung-hitung, jumlah segitu bisa buat beli berapa rumah mewah ya? Tapi tunggu dulu, ternyata pemerintah kita memilih jalan yang beda, lho. Mereka menolak bayar tebusan itu!
Kenapa Pemerintah Memilih untuk Tidak Membayar?
Alasannya cukup masuk akal. Pemerintah berpikir bahwa meskipun mereka membayar, nggak ada jaminan data-data tersebut bakal balik atau peretas nggak bakal ambil data tersebut lagi.
Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir, udah bayar mahal-mahal, tapi data tetap hilang dan malah jadi bahan jualan di dunia maya.
Apa itu PDN dan Seberapa Penting Data-Data di Dalamnya?
Buat yang belum tahu, PDN itu semacam "gudang digital" yang menyimpan berbagai data penting negara.
Kebayang kan kalau data ini jatuh ke tangan yang nggak bertanggung jawab? Bisa bahaya banget! Makanya, peretas memanfaatkan situasi ini buat minta tebusan dengan jumlah fantastis.
Risiko yang Dihadapi
Keputusan pemerintah untuk nggak bayar tebusan memang bikin data itu hilang selamanya. Tapi, menurut mereka, ini adalah pilihan terbaik daripada harus ambil risiko lebih besar lagi.
Memang sih, kehilangan data bukan hal yang sepele, tapi membayar tebusan juga bukan jaminan masalah selesai.