[caption id="attachment_349176" align="aligncenter" width="600" caption="Megawati dan Jokowi (Tribunnews)"][/caption]
Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) sangat kesal dengan sikap Jokowi yang dianggap anak pengkhianat karena gagal 'mengamankan" Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Besar kemungkinan, Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri karena statusnya tersangka terkait rekening gendut.
Beredar kabar di kalangan PDIP sikap Jokowi itu karena merasa didukung rakyat secara besar. Selain itu, media pun mendukung Jokowi dan menyalahkan PDIP dan Megawati. Baca di sini
Dari situasi ini, elit menilai Jokowi merasa di atas angin dan bisa melakukan perlawanan terhadap PDIP dan Megawati.
Mungkin Jokowi lupa, bahwa ia bisa menjadi Walikota Solo selama dua periode itu melalui PDIP. Tanpa PDIP Jokowi tidak menjadi Walikota Solo.
Selain itu, tanpa PDIP, Jokowi tidak bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Padahal saat itu, PDIP punya calon Adang Ruchiyatna. Atas keputusan PDIP dan Megawati, partai berlambang Banteng Moncong Putih mengajukan Jokowi menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Dan ternyata menang.
Saat Pilpres, Jokowi pun melalui kendaraan politik PDIP sehingga bisa menjadi nomor satu di Indonesia. Keputusan PDIP mengajukan Jokowi karena sikap kenegarawanan Megawati yang tidak menyerahkan calon ke Puan Maharani maupun lainnya.
Ternyata kebaikan PDIP dan Megawati itu dibalas dengan sikap Jokowi yang tidak bisa 'mengamankan" Komjen Budi Gunawan. Megawati sangat berharap mantan ajudannya sewaktu jadi presiden itu menjadi Kapolri.
Fakta membuktikan Mega itu sifatnya keras, jika ada pengkhianatam maka tidak akan diterima, SBY saja tidak diajak bicara.
Mega pun tidak melindungi orang-orang terdekatnya bila terkena kasus korupsi seperti Panda Nababan dan Emir Moeis.