Ganjar Pranowo seringkali mencitrakan dirinya sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, tanggap, dan berpihak. Namun sikap serupa tak ia tunjukkan dalam kasus tambang semen yang selama ini ditentang oleh warga Kendeng, Pati.
Sikap Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah atas penolakan masyarakat ini terkesan acuh-tak acuh. Padahal persoalan ini sudah menjadi isu nasional seiring pengaduan warga Kendeng yang sampai ke Jakarta di depan istana negara beberapa waktu yang lalu.
Yang paling mengharukan dari penentangan warga Kendeng tersebut adalah mereka membeton kaki mereka sebagai simbol bahwa tambang semen yang akan dibangun di daerah mereka hanya akan membatasi penghidupan mereka, baik dalam aspek kesehatan, kerusakan lingkungan, biaya hidup, dan lain-lain. Demonstrasi teatrikal yang dilakukan di depan istana negara tersebut ternyata tidak menggugah hati nurani pemerintah.
Sebab itu, dari persoalan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi "musuh" masyarakat seringkali bukan pengusaha, melainkan pemerintah. Dalam kasus warga Kendeng, pihak yang paling susah ditegur, ditentang, atau dilawan, bukanlah direktur PT Sahabat Mulia Saksi, melainkan pemerintah sendiri.
Buktinya, selama perjuangan warga Kendeng untuk meminta keberpihakan pemerintah, tak pernah dalam satu kesempatan pun, keinginan mereka untuk bertemu dan berdialog dengan Ganjar Pranowo terwujud. Bahkan, sang Gubernur terkesan menghindar atau mengelak bertemu dengan warga. Ini menjadi bukti bahwa sangat sulit membayangkan Ganjar Pranowo akan berpihak pada keberatan warga Kendeng atas pembangunan tambang semen.
Masyarakat Kendeng sangat kecewa dengan sikap Ganjar Pranowo ini. Sikap penolakan mereka seperti tak diindahkan, bahkan mungkin tidak dipedulikan oleh sang gubernur karena untuk mengadu pun mereka tak pernah digubris. Padahal, sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk mendengarkan keluhan masyarakatnya dan mengupayakan jalan terbaik untuk menanggulanginya.
Ganjar Pranowo bahkan terkesan seperti hendak melempar tanggungjawab ini kepada pihak lain dengan menyebut bahwa izin pembangunan semen berada di tangan bupati Pati, dan bukan pada pemerintah provinsi. Seharunya, Ganjar Pranowo sebagai pemimpin tertinggi di Jateng mampu mencari solusi terbaik demi masyarakat, bukan sebaliknya menghindar dari persoalan.
