Nanti malam, debat ketiga itu digelar. Pasangan Eramas harus berhadapan lagi dengan Djoss. Publik dan pemilih Sumut sudah punya sedikit pegangan akan kualitas kedua kontestan dari dua debat sebelumnya. Dalam debat pertama, publik menangkap banyak kekurangan pada pasangan Eramas, kelebihan di pasangan Djoss.
Dukungan publik bergeser. Banyak kelompok pendukung Eramas yang mengalihkan pilihannya ke pasangan Djoss setelah debat itu. Ini wajar, sungguh positif bagi perkembangan demokrasi di Sumut. Dukungan dan pilihan publik kepada calon pemimpin memang seharusnya didasarkan pada pengetahuan akan kompetensi si calon pemimpin.
Dalam debat kedua sebelumnya, semakin memperlihatkan kekurangan pasangan Eramas, sekaligus mengafirmasi kompetensi Djoss untuk memimpin pemerintahan dan menjalankan pembangunan di Sumut. Minimnya pengetahuan dan pengalaman pasangan Edy -- Ijeck terlihat ketika Edy tidak tahu arti kata 'stunting' dan Ijeck mengajukan lagi persoalan yang sama, yang sudah diajukannya pada sesi tanya-jawab dalam debat pertama, yaitu tentang pemekaran daerah.
Atau ketika Edy -- Ijeck sama-sama tidak bisa menjelaskan konsep 'martabatisasi-koletif-simbiotik' yang tertulis dalam buku visi, misi, dan perogram kerja pasangan Eramas.
Edy benar-benar tidak tahu arti kata konsep 'stunting', sementara Ijeck tidak mengerti bahwa kebijakan pemekaran daerah adalah kewenangan pemerintahan pusat. Pemekaran daerah semata-semata menyangkut masalah strategi dan adminsitrasi pembangunan, sementara Ijeck memanipulasinya sebagai isu politis.
Jika Ijeck sungguh-sungguh mendukung pemekaran daerah di Sumut, seharusnya ia bicara di DPR RI, yaitu Komisi II, yang membidangi masalah itu, bukan di forum debat Pilkada. Jika Ijeck benar-benar concern dengan soal pemekaran daerah, seharusnya ia tahu bahwa pada Agustus 2017, Komisi II DPR RI telah menunda realisasi pemekaran 314 daerah otonomi baru. Ada persoalan serius dalam isu pemekaran daerah itu, yang tampaknya tidak dipahami oleh Ijeck.
Singkatnya, baik Edy maupun Ijeck, tidak menguasai betul soal-soal pemerintahan dan pembangunan daerah. Maka tidak heran jika terjadi guncangan dalam persepsi publik Sumut akan pasangan Eramas.
Publik Sumut ragu, benarkah Cagub-Cawagub nomor urut 1 itu mengerti dan bisa memikul tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan Sumut?
Keraguan itu mungkin dirasakan juga oleh Edy Rahmayadi. Itu sebabnya ia kemudian menghilang dari peredaran publik. Ia hanya berinteraksi dengan wartawan tertentu dan tidak dengan wartawan lainnya.
Segala berita tentang Edy, selama ia 'diisukan' menderita stroke, sumbernya selalu pihak ketiga atau keterangan tertulis dari tim kampanyenya, seperti berita yang diturunkan oleh detik.com di bawah judul, Lebaran, Paslon Eramas Berkunjung ke Ketua MUI Sumut, detik.com, Minggu, 17 Juni 2018. (lihat,https://news.detik.com/berita/4071051/lebaran-paslon-eramas-berkunjung-ke-ketua-mui-sumut )
Dengan latar situasi seperti itu, debat ketiga nanti jadi lebih menegangkan. Selain masalah kualitas kedua pasangan yang kembali bakal 'diadu', Edy tidak bisa lagi 'bersembunyi' dari pandangan dan penilaian publik secara langsung. Benarkah ia menderita stroke? Mungkin stroke ringan saja. Tapi bisa jadi itu bagian dari taktik dan strategi tim isu manajemen Edy -- Ijeck.