Birokrasi Merakyat dan Birokrasi Merayap

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd

Kegagalan layanan pemerintahan di negeri ini diantaranya adalah karena ketidakberpihakan padakepentingan rakyat. Birokrat dan para pejabatlah yang menjadi skala prioritas dari kue pembangunan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres Nomor 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara adalah bukti kekeliruan pemerintah.

Fasilitas dan tunjangan parabirokrat/pejabat negara cenderung mencolok dan melukai perasaan rakyat. Bila kita melihat mobil mewah plat merah dengan pengawalan foreder menghentikan ribuan mobil rakyat yang beraktivitas untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah simbol arogansi birokrat.Berbagai pelayanan istimewa para birokrat kelas atas mudah terlihat oleh rakyat karena rakyat memang dipandang sebelah mata. Rakyat merindukan pemimpin, birokrat yang berpihak padanya.

Mengapa Jokowibegitu diterima oleh rakyat Solo dan DKI Jakarta? Jawabannya karena Ia mepraktekan birokrasi merakyat. Mendatangi, melihat dan menyentuh langsungkebutuhan rakyatinilah yang didambakan rakyat.Birokrasi merakyat adalah sebuah manifestasidari pemimpin/birokrat yang memahami kedaulatan rakyat. Bukan rakyat yang mengunjungi pemimpin melainkan pemimpin yang mengunjungi rakyatnya. Rakyatlah yang “punya kuasa” melahirkan pemimpin.

Birokrasi yang tidak ramah rakyat dan abai terhadap penderitaan rakyat akan mendapat “kutuk” rakyat. Kutuk rakyat dapat berupa apatisme dan menarikdukungan dari pemerintahan yang berkuasa. Kutuk rakyat dapat pula berupa golput atau tidak memilih calon birokrat pada saat pesta demokrasi. Rakyat tidak akan memilih pemimpin dan wakilnya yang tidak pro rakyat. Rakyat sudah cukup lama dihianati.

Birokrasi merakyat merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sesuai dengan amanah penderitaan rakyat yang berujung pada kesejahteraan bersama. Mudah dan murahnya layanan-layanan publik serta tersedianya fasilitas publik yang layak menjadi simbol birokrasi yang ramah rakyat.Birokrasi yang merakyat akan terhindar dari korupsi. Mengapa demikian? Karena korupsi merupakan perilaku yang melupakanamanah rakyat. Kesejahteraan bukan untuk pribadi, golongan, partai dan penguasa melainkan untuksemua rakyat Indonesia.

Birokrasi yang anti rakyat adalah birokrasi me-rayap. Birokrasi yang bergayabinatang rayap. Penuh dengan pencitraan tapi keropos didalamnya. Bukankah sebuah kusen pintu kelihatannya mulus padahal dalamnya keropos digerogoti rayap. Bukankah rayap membuat lubang-lubang didalam tanah dan tidak kelihatan? Inilah birokrasi yang me-rayap. Berperilaku seperti rayap dalam mengibuli rakyat. Nampaknyaseperti transparan dan cantik dipermukaan padahal kropos didalam.

BPK, KPK dan PPATK saja bisa tertipu dengan birokrasi yang me-rayap apalagi rakyat biasa.Banyaknya bupati/walikota dan gubernur serta para pejabat negara (PNS) yang masuk penjara menandakan birokrasi kita masih me-rayap dan belum merakyat.