Persoalan lingkungan hidup menjadi hal urgen untuk disikapi pada saat sekarang. Perubahan iklim yang tak pasti dan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di pelbagai belahan dunia dan secara khusus di Indonesia menjadi salah satu contoh di mana lingkungan hidup kita tak dalam kondisi baik-baik saja.
Agar mencapai solusi terbaik dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup, tiap elemen dalam konteks sosial perlu bekerja bersama. Pihak pemerintah dan swasta seyogianya satu jalan dalam menjaga dan membangun lingkungan hidup yang sehat karena kita tinggal dalam satu ruang (bumi) yang sama.
Oleh sebab itu, pemimpin perlu berbicara dan menyoroti kondisi lingkungan hidup. Di tengah musim pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini, kita coba menilik dan menelusuri tentang seberapa banyak calon kepala daerah yang berbicara tentang lingkungan hidup atau menjadikan lingkungan hidup sebagai program unggulan. Barangkali sangat jarang.
Seringkali persoalan lingkungan hidup disoroti sewaktu terjadi debat antara para calon. Itu pun terangkat lantaran ditanyakan oleh panelis. Kalau tidak, persoalan lingkungan hidup luput dari jangkauan sewaktu kampanye.
Pembicaraan semasa kampanye pilkada lebih berkutat pada infrastruktur, investasi, dan percaturan ekonomi daerah. Infrastruktur seringkali menjadi salah satu topik dan juga "bahan jualan" paling laris dalam pilkada.
Pihak incumbent biasanya menjual kesuksesannya dalam membangun infrastruktur selama masa kepemimpinannya dan mau melanjutkannya jika terpilih. Sementara itu, pihak penantang coba mengkritisi pembangunan itu dan memberikan solusi lebih jauh tentang pembangunan infrastruktur.
Daya jual infrastruktur juga dibarengi dengan mentalitas pemilih (masyarakat). Masyarakat masih terpenjarah dalam pola pikir bahwa pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bisa membangun dan memperbaiki infrastruktur berupa jalan dan fasilitas publik. Takarannya sejauh mana jalan yang telah dibangun atau pun target yang dipasang oleh seorang pemimpin dalam membangun dan memperbaiki jalan ketika kelak terpilih.
Model kampanye itu kadang kala mengeyampingkan persoalan yang dinilai urgen seperti persoalan lingkungan hidup. Makanya, ketika ada sorotan soal tambang, para calon kepala daerah berada dalam lintasan yang gamang, tak tahu arah di mana harus berdiri. Pembicaraan cenderung lebih diplomatis, seperti misal, meninjau apakah investasi tambang itu bermanfaat untuk daerah ataukah tidak.
Pernyataan diplomatis itu bisa menunjukkan sikap tak pasti dalam keberpihakan pada kesehatan lingkungan hidup. Apabila seorang pemimpin benar-benar berpihak pada lingkungan hidup, sikapnya pasti mengedepankan lingkungan hidup dan menempatkan tambang pada daftar yang berikutnya.
Hemat saya, untuk saat ini persoalan lingkungan hidup perlu mendapat satu tempat dengan infrastruktur. Memang, harus diakui bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi masalah di beberapa daerah.