Di Filipina, tenaga kerja luar negeri atau kaum migran mempunyai peran besar dalam perekenomian negara. Label tenaga kerja luar negeri sebagai pahlawan devisa bukanlah isapan jempol.
Hal itu menyata lewat peredaran uang, yang dihasilkan oleh para pekerja di luar negeri dan disalurkan ke dalam negeri untuk kepentingan keluarga misalnya. Ya, Filipina termasuk negara pengekspor terbesar kaum tenaga kerja di luar negeri.
Di balik itu, Filipina memiliki sistem dalam membentuk kaum pekerja di luar negeri. Agen-agen perekrutan tenaga kerja benar-benar sah dan valid. Bukan abal-abal. Lowongan pekerja ke luar negeri disampaikan lewat media cetak dan TV.
Lalu, para pekerja ke luar negeri juga mendapat pendampingan dan orientasi yang terarah. Pendampingan itu tak hanya dari kalangan agen, tetapi juga pemerintahan lokal, setaraf kabupaten ikut berperan dalam mendampingi dan membina siapa saja yang mau bekerja di luar negeri.
Seturut pengamatan pribadi, sangat lumrah melihat orang-orang Filipina mempunyai target untuk kerja ke luar negeri. Banyak anak yang setelah tamat kuliah memiliki mimpi untuk bekerja di luar negeri. Bahkan, tak sedikit meninggalkan pekerjaan di dalam negeri, baik itu sebagai pegawai swasta maupun pegawai negeri demi bekerja di luar negeri.
Tentu saja, salah satu alasannya adalah keuntungan finansial. Pendapatan di luar negeri lebih besar apabila dibandingkan dengan apa yang diperoleh di dalam negeri. Belum lagi, jaminan hidup berupa asuransi yang diperoleh seturut masa kerja yang dimiliki.
Saya kira pendapatan atau faktor ekonomi juga menjadi alasan dari penduduk Indonesia bekerja di luar negeri. Ingin mencari penghidupan yang layak.
Sangat menarik bahwa era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbentuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Kementerian itu sebenarnya bermula dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Adalah Abdul Kadir Karding ditunjuk untuk menjadi pemimpin kementeriann ini. Seturut laporan Kompas. com (20 Oktober 2024), Kadir Karding merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Secara umum, Kadir Karding mempunyai rekam jejak sebagai seorang politikus mulai dari anggota DPRD hingga kemudian menjadi anggota DPR RI.
Di kursi DPR RI, Kadir Karding pernah berada di komisi VIII yang menangani bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Lalu, di tahun 2012, politikus yang terlahir pada 25 Maret 1974 itu masuk komisi VI yang menangani perdagangan, investasi, koperasi, dan BUMN.