Akhirnya, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) dan parti-partai koalisinya memilih dan menetapkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.
Setelah pelbagai spekulasi politik yang beredar tentang pendamping Ganjar di pemilu presiden 2024 mendatang, PDI-P lewat ketua umumnya Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat (18/10/23) menetapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar.
Penentuan pada sosok Mahfud MD pastinya sudah berdasar pertimbangan politik antara PDIP dan partai koalisi. Diskusi politik itu pun sudah membaca peluang dan pengaruh jika Mahfud MD disandingkan dengan Ganjar.
Sebenarnya, sosok Mahfud MD tak asing dalam kontestasi Pilpres. Pada pilpres 2019, Mahfud MD sempat digadang-gadang kuat sebagai pendamping Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, hal itu malah tak terealisasi lantaran pilihan politik dari kubu Jokowi malah jatuh kepada Mahruf Amin.
Dengan ini, nama Mahfud MD terbilang sudah lama masuk bursa PDI-P sebagai salah satu figur untuk berpartisipasi di Pilpres. Benar saja, pada pilpres 2024, PDI-P dan koalisinya tak ragu memilih Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar.
Pilihan dari PDI-P dan rekan koalisinya agak tepat jika mempertimbangkan pada kualitas kepemimpinan dan rekam jejak Mahfud MD di pemerintahan. Boleh dibilang, Mahfud MD sudah sangat kenal iklim pemerintahan di Indonesia.
Mahfud MD terbilang sebagai salah satu sosok yang sudah kuat mengakar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Jabatan politiknya cukup kuat mulai dari pernah duduk sebagai anggota DPR hingga pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan ini, Mahfud mengenal dengan baik konteks Indonesia sebagai sebuah negara. Hal ini bisa melengkapi sosok Ganjar yang berlatar belakang kepala daerah.
Lebih jauh, Mahfud MD yang berlatar belakang kuat dari sektor hukum bisa menjadi daya jual dalam kampanye politik. Cawapres yang terlahir pada 13 Mei 1957 ini merupakan alumnus dari fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Lalu, S2 dan S3-nya berkaitan dengan ilmu politik.
Kiprahnya di dunia politik cukup luas. Pengetahuan tentang hukumnya tak bisa diragukan apabila mengaca pada bagaimana beliau menanggapi isu-isu hukum yang terjadi di tanah air.