Beberapa pekan lalu, Kim Yo-jong, saudari dari presiden Korea Utara (Korut) mengeluarkan pernyataan bernada ancaman kepada pemerintah Korea Selatan (Korsel). Kim Yo-jong tidak boleh dipandang sebelah mata.
Saudari pemimpin nomor satu Korut ini bermain peran sentral di Korut. Tidak heran, banyak yang menilai jika suara dari Kim Yo-jung juga menjadi representasi dari saudaranya, Kim Jong-un. Makanya, pernyataan Kim Yo-jong tidak boleh dipandang sebelah mata.
Motif dari pernyataan keras dari Kim Yo-jong itu hadir karena selebaran. Selebaran-selebaran itu disebarkan oleh para aktivis anti Korut dan pembelot dari Korea Utara sendiri. Mereka menyebarkan selebaran-selebran itu bersama beberapa item dari wilayah Korea Selatan yang berdekatan dengan wilayah perbatasan antara kedua negara.
Agar memudahkan penyebaran selebaran-selebaran itu, mereka menggunakan jasa balon. Balon-balon ini menerbangkan selebaran itu masuk ke wilayah Korut.
Selebaran-selebran itu berisi seruan dan propoganda anti pemerintah Korut. Pemerintah Korut berang. Kim Yo-jong menyikapi aksi itu dengan keras dan tegas.
Dia meminta pihak Korea Selatan untuk menindak oknum-oknum yang menyebarkan selebaran di wilayah perbatasan. Tidak hanya itu. Kim Yo-jong juga mengeluarkan ancaman jika tidak aksi nyata atas apa yang terjadi.
Tentunya, selebaran-selebaran itu sangat merugikan pihak Korut bila menimbang kedaulatan sebagai sebuah negara. Siapa pun pasti dirugikan.
Pasalnya, itu berasal dari negara tetangga. Pesannya bernada negatif dan bisa mempengaruhi stabilitas Korut sebagai sebuah negara. Dengan kata lain, aksi-aksi penyebaran selebaran merupakan upaya untuk menganggu stabilitas negara Korut sendiri.
Padahal, dalam upaya rekonsiliasi, kedua negara sepakat untuk menjauhi semua upaya yang bisa menyebabkan konflik. Termasuk, penyebaran pamflet, selebaran dan informasi yang bisa membangkitkan konflik di antara kedua negara.
Makanya, Kim Yo-jong memintah pemerintah Korsel untuk menghentikan aksi kaum aktivis anti Korut dan pembelot asal Korut yang dilakukan di daerah perbatasan. Aksi itu, di satu sisi, merugikan pihak Korut sebagai sebuah negara.
Bisa saja, pemerintah Korsel tidak menyikapinya secara serius. Kalau pemerintah Korsel menyikapi hal itu, mengapa kantor hubungan antara kedua negara dihancurkan?