Di Indonesia selain Presiden Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan dianggap memiliki kekuasaan yang besar. Ia bahkan dianggap sebagai 'perdana menteri' dalam kabinet. Ia kerap menjawab segala persoalan bahkan sering kali memutuskan sesuatu tanpa konsultasi dengan presiden. Sosok ini dianggap memiliki kekuasaan di balik layar dalam pemerintahan Jokowi.
Baru-baru ini Luhut kembali menjadi perbincangan publik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menantang siapa saja yang ingin berdebat dengannya soal utang negara. Jangan hanya di media sosial, ia ingin berinteraksi langsung dengan mereka yang menyoal utang negara.
"Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong," ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020), demikian pernyataan Luhut sebagaimana dilansir Indozone.
Tantangan Luhut akhirnya disanggupi seorang Guru Besar UI, Djamester Simarmata. Ia meminta agar dipertemukan dengan Luhut karena ia termasuk yang tidak setuju dengan utang negara. Melalui akun twitternya Guru Besar UI itu menyampaikan kesiapannya. Menarik kita nantikan mereka berdebat soal utang, tentunya debat itu sulit terjadi. Kalaupun terjadi jalannya debat tidak seperti yang kita bayangkan.
Andai saja ada pihak yang memfasilitasi debat itu pastinya menarik. Selama ini aksi saling sindir yang kita saksikan dan baca di media massa. Menarik apabila mereka bertemu dan beradu argumen di depan layar kaca. Meski kita sudah terbayang hasilnya namun tetap saja kita butuh prosesnya. Luhut memang seorang pebisnis namun ia bukan ahli ekonomi, dan sang guru besar menguasai teori ekonomi namun bukan pebisnis.
Barangkali debat lebih seimbang apabila Sri Mulyani menggantikan Luhut. Sayangnya Sri Mulyani tidak sembarangan berucap, ia sadar bahwa menantang debat dengan alasan apapun tidaklah dibutuhkan. Mendengarkan dan menyerap aspirasi tak perlu dengan berdebat.
Apa hendak dikata, tantangan telah dilakukan dan respon pun telah datang. Kini saatnya mereka berdua membuktikan konsepnya. Perlukah utang dilakukan atau tidak penambahan utang negara selama masa pandemi Covid-19. Kalau perlu bagaimana konsepnya, jika tidak diperlukan bagaimana solusinya. Kalau nantinya sang guru besar memberi solusinya, apakah pemerintah terutama Luhut mau menjalankan solusi itu.
Hal sebaliknya, apabila pemaparan Luhut masuk akal, dan memang dibutuhkan, apakah pihak-pihak yang tidak sepakat akan menerimanya dengan ikhlas. Saya kira debat mereka sebaiknya dipandu Najwa Shihab dan dilangsungkan di stasiun televisi swasta atau negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H