Pertanyaan kompasiana, KOMPAS, dan beberapa media besar minggu ini adalah; "bagaimana pendapat anda terhadap 3 tahun pemerintahan Jokwi-JK?". Walaupun redaksi kalimat pertanyaan setiap media berbeda namun subtansi pertanyaannya sama.
Inilah era demokrasi, kita yang awam sekalipun halal mengevaluasi kepemimpinan nasional. Kita yang buta aksara, buta politik, defisit literasi, maupun pengangguran sekalipun, tetap halal mengkritisi Presiden dan Wakilnya. Kita patut mensyukuri situasi ini.
Rasa syukur bukan sebatas lisan, namun dengan mengisi demokrasi. Mengisi demokrasi dengan berpartisipasi aktif terhadap nasib negara. Partisipasi jangan dipahami harus menjadi tokoh parpol atau partisan parpol. Partisipasi aktif diera demokrasi disesuaikan dengan kapasitas masing-masing.
Seorang dosen atau guru, jangan tiran terhadap siswa/mahasiswanya. Seorang jurnalis jangan menulis kebohongan, demikian pula para penulis. Seorang pedagang hendaknya tidak memonopoli barang dan jasa, berbagilah dengan pedagang lainnya, terutama pedagang yang masih kecil.
Seorang pembaca hendaknya mendengarkan kedua otaknya dan hatinya sebelum bereaksi atas apa yang dibaca. Ini penting dilakukan agar berita hoax tidak mudah dikonsumsi. Begitulah kira-kira cara mengisi demokrasi kita.
Sekarang mari kita nilai pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjalan 3 tahun. Pertama sekali kita harus sepakat, siapapun pemimpin diatas muka bumi ini akan ada minus dan plus. Kedua, penilaian saya, anda, mereka, bisa jadi sama namun kecenderungan berbeda. Ketiga, apapun hasil penilaian kita tidak akan mengganggu persatuan kita.
Secara umum Jokowi-JK sudah berusaha melakukan yang terbaik, kalaupun belum, masih ada 2 tahun tersisa. Bila dibandingkan dengan SBY, Jokowi relatif unggul dalam mengendalikan JK. Masa pemerintahan SBY-JK tampak JK lebih mendominasi. Sementara Jokowi tampak lebih mendominasi dibandingkan JK. Bisa jadi faktor usia dan eksistensi JK di partai Golkar yang telah redup.
Bidang Ekonomi
Pasangan Jokowi-JK selama 3 tahun ini bisa menyakinkan Fitch Ratings, dan Moody's, serta Standard and Poor's (S&P) (KOMPAS, 17/10/2017). Hal itu berarti iklim investasi di Indonesia sejak 1998 telah pulih, akan tetapi pemerintah patut berhati-hati bila nantinya pengusaha lokal tidak mampu bersaing. ini bukan soal anti investasi akan tetapi mencegah dominasi Asing terhadap ekonomi kita.
Selain itu, salah satu terobosan baru Jokowi-JK dalam bidang ekonomi yang belum pernah dilakukan SBY maupun Megawati serta Habibie ialah Tax-Amnesty. Program ini sukses dilakukan Jokowi-JK dan patut diapresiasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam usahanya mengejar para penggelap pajak bahkan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Urusan Hukum dan Keuangan Singapura, Indranee Rajah. Upaya ini sekaligus ratifikasi kedua negara terhadap MCAA, kesepakatan multilateral tentang pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) melalui skema standar pelaporan bersama (CRS). Kesepakatan itu dikelola Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Sumber Foto:KOMPAS/ Menteri Keuangan Sri Mulyani
Bidang PolHukam