Artike "Memediasi Konflik Rumah Ibadah" yang ditulis Bapak Husni Mubarok perlu ditanggapi secara serius oleh warga Indonesia. Bapak Husni M menyampaikan ungkapan keprihatinannya atas kasus pendirian rumah ibadah Jemaah Gereja Kristen Protestan (GKPS) yang gagal ditangani pemerintah. Atas dasar persoalan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum diperoleh, pemerintah Kabupaten Purwakarta memutuskan penyegelan rumah ibadah tersebut.
Dalam kasus ini, masyarakat tidak boleh cepat-cepat menyalahkan pemerintah. Akan tetapi, ada ognum-ognum tertentu dalam struktur pemerintahan yang tidak menghidupi nilai-nilai moderasi beragama. Mereka inilah yang mempersulit pengadaan IMB rumah ibadah bagi rakyat minoritas.
Pemerintah harus tegas dalam menindak ognum-ognum yang melakukan kejahatan atas dasar perbedaan agama. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah menyalahkan pemerintah atas kasus penyegelan rumah ibadah, tetapi menuntut hukuman bagi penentang keberagaman agama.
Di negara kita yang beragam kepercayaan ini perlu ada kerja sama yang baik. Kita menciptakan kerukunan, saling pengertian satu sama lain. Medianya adalah dialog. Dialog dalam hal ini adalah adanya komunikasi yang baik dengan sikap saling menghargai. Agama mayoritas tidak merasa lebih tinggi daripada kaum minoritas. Semua pihak yang dilibatkan dalam dialo menempatkan diri sebagai sesama yang setara dengan orang lain.
Kita membutuhkan negara yang damai. Dari Sabang sampai Merauke menjadi rumah kita bersama. Inilah tempat dimana kita terbebas dari ancaman, ketakutan, perang dan konflik berkepanjangan yang disebabkan perbedaan kepercayaan. Apapun latar belakang, situasi sosial, warna kulit, kita bersaudara dalam kemanusiaan.
Salam persaudaraan.
