"SAKIT BERUJUNG PHK?
PAHAMI HAK- HAK PEKERJA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA"!
Kata Pemberhentian Hubungan Kerja atau lebih lazim di telinga masyarakat Indonesia dengan sebutan PHK merupakan momok menakutkan bagi karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, walaupun di dalam Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) sangat tegas mengatur baik pengusaha, pekerja, serikat dan pemerintah wajib mengupayakan agar menghindari terjadinya PHK.
Dalam praktek banyak pengusaha kadang melakukan PHK sepihak kepada pekerja tanpa didasarkan pada alasan yang jelas dan tanpa didahului dengan perudingan, salah satunya contoh yang sering terjadi adalah karena pekerja mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama padahal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat jelas mengatur bilamana PHK tidak dapat dihindari, maka PHK harus didahului dengan adanya perundingan antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha.
Bolehkah pengusaha melakukan PHK kepada pekerja yang mengalami sakit?
Menjawab pertanyaan di atas, menurut Pasal 153 Ayat (1) huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) sangat tegas melarang pengusaha melakukan PHK kepada pekerja yang sedang sakit selama-lamanya kurang dari 12 bulan secara terus-menerus, namun memang di dalam Pasal 153 Ayat (1) huruf a maupun penjelasannya tidak memberikan batasan terkait penyebab sakit yang dialami oleh pekerja.
Selanjutnya di dalam Pasal 153 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 36 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja juga tidak mengatur secara detail mengenai batasan dalam Pasal 153 Ayat (1), namun hanya menjelaskan pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja apabila dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Menurut hemat penulis, karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai batasan penyebab sakit yang diderita oleh pekerja maka bagi pengusaha pun sangat perlu mengatur terkait penyebab sakit yang diderita pekerja dalam peraturan perusahaan.
Karena sangat tidak adil juga jika pengusaha harus menanggung resiko dengan tetap membayar upah pekerja yang sakit yang diakibatkan dari pola hidup menyimpang dari pakerja misalnya sering mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang.
Sehingga di dalam Pasal 153 Ayat (1) huruf a dan j Undang-Undang Cipta Kerja menekankan bagi pekerja yang tidak dapat melakukan kewajibannya karena sakit dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan wajib berdasarkan atau menyertakan surat keterangan dokter yang mana menurut Penulis sebagai kontrol bagi kedua belah pihak baik pengusaha maupun pekerja.
Apakah pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dalam jangka waktu yang lama tetap berhak mendapatkan upah?