“Permasalahannya apa pak di wilayah sini?, Pupuk mas susah banget”
Setiap kunjungan atau monitoring lapangan, saya selalu mendapati keluhan yang sama dari petani-petani. Baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat. Permasalahan yang sering saya dengar adalah soal pupuk, terutama pupuk bersubsidi.
Padahal, dalam budidaya pertanian, pupuk adalah output penting yang sangat dibutuhkan. Baik untuk menunjang kondisi pertumbuhan tanaman ataupun peningkatan hasil produksi pertanian.
Apa jadinya jika pupuk sebagai kebutuhan primer justru banyak bermasalah? Dan apa saja yang menyebabkan pupuk bermasalah? Mari kita analisa.
Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia (Persero), di tahun 2022 telah menyalurkan pupuk subsidi ke seluruh Indonesia sebanyak 6.879.928 ton hingga akhir November 2022, atau sudah mencapai 88,5 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah. Dari jumlah tersebut, telah disalurkan pupuk Urea sebanyak 3.605.372 ton, NPK sebanyak 2.656.760 ton, SP-36 sebanyak 163.467 ton, ZA sebanyak 220.439 ton, dan Organik sebanyak 233.889 ton.
Artinya dari alokasi tersebut, terdapat 11,5 persen pupuk subsidi yang belum tersalurkan. Padahal petani di lapangan sangat menantikan pupuk subsidi itu. Artinya ini menandakan bahwa pengadaan distribusi pupuk subsidi masih banyak menemui kendala. Apa saja?
Seribu Satu Kisah Permasalahan Pupuk Subsidi Di Lapangan
Sebagai orang yang menekuni dunia pertanian dan bersinggungan secara langsung dengan para petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) maupun KTNA, saya mencoba mengidentifikasi permasalahan sengkarutnya distribusi pupuk bersubsidi dari berbagai daerah yang pernah saya kunjungi.
1. Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Yang Tidak Update
Kita tau, data adalah jantungnya suatu sistem. Sudah dipastikan jika data bermasalah, maka system tersebut juga akan bermasalah.
Begitu juga data dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia. Setiap musim, petani penggarap sawah di Indonesia itu cenderung selalu berganti-ganti, meski pemilik sawahnya tetap. Hal inilah yang terkadang sulit dilacak.
Musim gadu penggarap sawahnya Pak Anto, belum tentu musim rendheng petani penggarapnya masih Pak Anto, padahal yang terdaftar di RDKK sebelumnya adalah atas nama Pak Anto. Sedangkan sesuai peraturan RDKK harus atas nama petani penggarap bukan atas nama petani pemilik sawah.