Kebutuhan untuk menyuarakan penderitaan adalah syarat dari semua kebenaran (Theodor W.Adorno)
Surat kabar Los Angeles Times pernah mengadakan jajak pendapat di tahun 1985 untuk mengetahui pendapat masyarakat Amerika tentang kemiskinan dan upaya pemerintah memberantasnya.
Tiga puluh satu tahun kemudian pertanyaan yang sama kembali diajukan kepada 1202 orang dewasa. Di antara temuan yang mengejutkan adalah mereka yang hidup miskin dan di atas kemiskinan konsisten tetap tidak yakin pemerintah mampu menghapus kemiskinan (latimes.com).
Alih-alih percaya kepada pemerintah, masyarakat lebih mempercayai perseorangan atau lembaga swasta dalam mengentaskan kemiskinan. Setelah lebih dari 30 tahun mengapa suara masyarakat, baik miskin maupun tidak, tetap konsisten meyakini pemerintah tidak mampu mengentaskan kemiskinan? Adakah hubungannya dengan media?
Harkins dan Lugo-Ocando (2018) mencoba menjawab dengan menjelaskan bahwa kemiskinan telah lama dikonstruksi dalam imajinasi publik sebagai realitas sosial oleh para agen kultural.
Para agen kultural tersebut adalah bagian dari lembaga kultural yang dikembangkan kelompok penguasa sebagai tindakan mengekalkan kekuasaannya.
Inilah yang disebut sebagai hegemoni kultural menurut Gramsci. Menguasai masyarakat melalui nilai-nilai sosial yang dibagikan tanpa paksaan dan kekerasan.
Di era modern ini agen kultural yang mengonstruksi nilai-nilai di masyarakat di antaranya adalah media. Media memang tidak hanya mencerminkan realitas masyarakat namun lebih jauh lagi membentuk realitas masyarakat. Media bahkan memiliki otoritas pengetahuan dibanding aparatus kekuasaan lainnya.
Dalam pemberitaan kemiskinan media mengonstruksi kemiskinan melalui narasi, wacana dan sirkulasi citra (gambar). Istilah kemiskinan sendiri harus dilihat sebagai konsep politik yang selalu diperebutkan karena pemahamannya mempengaruhi tindakan sosial yang akan dilakukan (Lister,2004).
Perebutan konsep politik kemiskinan dapat kita lihat saat menengok upaya dominasi ide dan praktik politik ekonomi di masa lalu. Di era orde baru Soeharto memasukkan penanggulangan kemiskinan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).