Krisis di Sri Lanka
Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat terjadinya perang Rusia dan Ukraina serta pandemi Covid-19 yang belum usai turut berimbas dan memperparah krisis yang terjadi di Sri Lanka.
Perekonomian Sri Lanka sebenarnya tidak pernah stabil sejak negara tersebut merdeka dan kondisinya makin parah selama 5 tahun terakhir ini.
Kemudian diperparah dengan krisis ekonomi dunia akibat pandemi dan perang. Negara di Asia Selatan tersebut menyatakan bangkrut (default) setelah gagal bayar utang luar negerinya. Utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah US$ 50,72 miliar.
Jumlah ini mencapai 60,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan cadangan devisa Sri Lanka tidak cukup untuk membiayai utang tersebut.
Tak hanya untuk membiayai utang, akibat tidak adanya devisa yang mencukupi negara itu pun sulit untuk membeli kebutuhan pokok yang berasal dari impor. Akibatnya terjadilah krisis energi dan juga krisis pangan.
Pemadaman listrik terjadi hingga 13 jam setiap harinya, terjadi kelangkaan BBM, dan terjadi kelangkaan bahan pangan dan juga obat-obatan. Pemerintah Sri Lanka pun sampai meminta kepada warga Sri Lanka yang ada di luar negeri untuk membantu dengan mengirimkan uang ke Sri Lanka untuk menambah cadangan devisa negara.
Krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka mengakibatkan terjadinya pergolakan politik. Terjadi kerusuhan dan demo besar-besaran terhadap pemerintah, rumah perdana menteri Sri Lanka pun turut menjadi korban hingga habis dilalap sijago merah akibat amukan warga.
Presiden Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil W. akhirnya mundur dari kursi pemerintah. Presiden Rajapaksa diam-diam kabur ke Maladewa dengan kapal perang.
Krisis ekonomi dan pergolakan politik yang terjadi Sri Lanka disebabkan oleh banyak faktor internal maupun eksternal, antara lain:
1. Dinasti Politik