Arkeologi atau ilmu purbakala biasanya merupakan bagian dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (di bidang pelestarian) serta Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (di bidang penelitian). Kedua instansi itu memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Satuan Kerja (Satker) di sejumlah provinsi. Setiap UPT atau Satker memiliki satu atau lebih wilayah kerja.
Kali ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga ikut memberikan perhatian. Apalagi di LIPI ada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PPSDR). Meskipun di LIPI pekerjaan arkeologi hanya sebatas permukaan---dalam arti tidak melakukan ekskavasi atau memugar---namun perhatian LIPI terhadap arkeologi cukup besar. Ada beberapa arkeolog yang bekerja di LIPI dalam berbagai bidang kajian.
Selasa, 7 November 2017, Fadjar Ibnu Thufail, staf PPSDR mengundang kami beberapa arkeolog untuk melakukan diskusi. Tema diskusi pemanfaatan teknologi digital dalam penelitian dan pengelolaan cagar budaya nasional. Diskusi mencakup aspek-aspek konseptual, penelitian, dokumentasi, dan praktik pengelolaan cagar budaya sebagai bagian dari kajian "Digital Humanities" yang akan dikembangkan oleh PPSDR-LIPI.
Ada dua narasumber dalam diskusi tersebut, yang juga arkeolog. Mereka adalah Desse Yussubrasta, Kepala Subdirektorat Registrasi Nasional pada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Yunus Arbi, Kepada Subdirektorat Warisan Budaya Benda Dunia pada Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.
Membuat konsep
Menurut Fadjar, diskusi baru bersifat awal. Diharapkan muncul isu-isu yang hangat sehingga LIPI bisa berpartisipasi membuat konsep-konsep. Perkembangan teknologi memang tidak bisa terelakkan. Dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi digital sangat terasa, terlebih dengan adanya istilah e-commerce. Karena sudah berkembang, maka masyarakat lebih senang belanja online. Dampaknya, toko-toko konvensional menjadi sepi, bahkan sejumlah department store telah tutup.
Kiri: Fadjar Ibnu Thufail dan penulis; kanan: Desse Yussubrasta dan Yunus Arbi (Foto: Sukowati)
Di bidang arkeologi, menurut Desse Yussubrasta, teknologi digital sudah dipakai dalam pengelolaan cagar budaya nasional sejak 2010 saat diberlakukannya Undang-Undang Cagar Budaya. Registrasi bisa dilakukan secara online. Komponen sistem registrasi nasional adalah pendaftaran, verifikasi, rekomendasi, dan penetapan.
Untuk mendukung pekerjaan itu, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pernah memberikan fasilitasi kepada dinas-dinas terkait di seluruh Indonesia. Misalnya berupa laptop, printer, kamera, dan timbangan elektronik. "Kami harapkan dinas teknis yang ada bisa membantu. Tapi dalam kenyataan mereka yang sudah dilatih itu pindah jabatan. Bahkan peralatan hibah itu dibawa mereka," kata Desse.
Pada bagian lain Desse sangat mengharapkan bantuan para peneliti. Dalam hal ini dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan UPT di bawahnya, yakni Balai Arkeologi. Soalnya, pekerjaan para peneliti jelas berkaitan dengan cagar budaya. Ini akan memudahkan upaya verifikasi.
Teknologi digital juga dipakai dalam pengusulan dan pengelolaan warisan dunia. Hal itu dikemukakan Yunus Arbi. Diharapkan teknologi digital mendorong masyarakat untuk mendaftarkan program mereka agar tidak diklaim negara lain.
Kini Indonesia sudah memiliki beberapa warisan dunia, di antaranya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Subak. Sesudah mendapat sebutan warisan dunia, memang pariwisata naik sekitar 20 persen. "Jadi kini masalah pada strategi pengelolaan," kata Yunus.