DPR Milik Setya Novanto?

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah memutuskan bahwa Setya Novanto, ketua umum Golkar saat ini, akan diusulkan untuk menjabat kembali Ketua DPR (Kompas, 24/11/2016). Setya Nonanto sebelumnya telah mengundurkan diri pada 2 Oktober 2014 berkaitan dengan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam permintaan saham PT Freeport Indonesia. Kasus ini terkenal sebagai kasus "papa minta saham".

Sebelum Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi kepadanya karena dianggap melakukan pelanggaran etika, Setya Novanto menyampaikan surat pengunduran diri, sehingga ia tidak diberhentikan sebagai anggota DPR oleh MKD alias namanya tetap "bersih". Kemudian, Jaksa Agung pun gagal menjeratnya dengan tuduhan "melakukan permufakatan jahat". Demikian pula dengan "ocehan" Nazaruddin yang menyatakan bahwa Setya Novanto menerima aliran dana sebesar Rp 300 milyar dalam kasus korupsi e-KTP pada tahun 2012, sudah menguap tidak berbekas.

Keperkasaan Setya Novanto yang luar biasa ini, memang tak bisa ditiru oleh siapapun. Pada saat dilantik sebagai ketua umum Golkar pada tanggal 17 Mei 2016, ia langsung memberikan pernyataan yang "menggemparkan". Katanya, Golkar akan mendukung Jokowi untuk pemilihan umum presiden (pilpres) tahun 2019 sekaligus juga akan mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur DKI pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.

Padahal, belum tentu Jokowi akan mencalonkan diri lagi, padahal belum pasti Ahok akan ikut pilkada 2017. Dengan pernyataan tersebut, ia telah berhasil "mengambil muka" pemerintah dan Golkar langsung memperoleh jatah seorang menteri dalam kabinet yang telah di reshuffle. Mungkin kalau yang menjadi ketua umum Golkar bukan Setya Novanto tak akan berani mengambil keputusan yang "out of the box" semacam itu.

Seperti kita ketahui bersama, citra DPR dari dulu hingga sekarang  sangat memprihatinkan. Kinerja DPR dalam bidang legislasi sangat parah, jumlah undang-undang yang dihasilkan jauh daripda target yang dijanjikan. Kehadiran anggota DPR dalam setiap persidangan mengecewakan, hanya rata-rata 41,7 % yang hadir. Beberapa orang anggota DPR akan mendekam di penjara karena tertangkap tangan oleh KPK, sehingga ada yang mengatakan bahwa DPR adalah sarang korupsi.

Anggota DPR juga senang jalan-jalan keluar negeri dengan alasan studi banding yang tidak jelas hasilnya, sehingga ada tuduhan hanya untuk menghabiskan aggaran, yang notabene adalah uang rakyat. Bahkan ada pula anggota DPR yang ikut berdemonstrasi pada 4 November 2011 dan berpidato bagaimana cara menjatuhkan seorang presiden yang tidak ada relevansinya dengan tujuan demonstrasi  itu sendiri, yaitu penistaan agama .

Nah, sekarang Setya Novanto menginginkan kembali jabatan ketua DPR dengan menyingkirkan Ade Komarudin yang pernah menjadi saingannya dalam pemilihan ketua umum Golkar pada beberapa bulan yang lalu. Apabila Komarudin kemudian tidak menerimanya dan melakukan gugatan seperti yang dilakukan oleh Fahri Hamzah, maka muncul preseden yang berkelanjutan. Akan timbul kegaduhan baru, yang konon tidak diinginkan oleh DPP Golkar.

Tetapi  kalau "muka" Komarudin tidak setebal Fahri Hamzah, maka ia  dengan sangat terpaksa akan mengalah dan menyerahkan jabatan yang digenggamnya belum cukup satu tahun itu. Selain itu, mungkin saja  Setya Novanto sudah menganggap DPR sebagai "rumah"nya sendiri karena ia telah menjadi anggota DPR sejak tahun 1999 sehingga ia bebas untuk keluar-masuk seenaknya.

Mungkin saja, dengan jabatan sebagai ketua DPR, Setya Novanto akan berhasil menjalin hubungan baik dengan Donald Trump, yang sekarang menjadi presiden Amerika terpilih. Atau lebih jauh lagi, jika Setya Novanto nanti bisa menjadi presiden RI, tentu akan lebih bagus lagi, sehingga Setya Novanto, presiden RI bisa bersahabat dengan Donald Trump, presiden Amerika ....... Sama-sama presiden .......