Masalah pencalonan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri belum tuntas juga. Bahkan, kasusnya berkembang menjadi "bola liar" yang menggelinding kemana-mana. Semula ada isu bahwa BG direkomendasikan oleh PDI-P, lebih tepatnya oleh Megawati, ketua umum abadi. Rupanya ada hubungan emosional antara keduanya karena BG adalah mantan ajudan Megawati ketika ia menjadi presiden pada belasan tahun yang lalu.
Bukan hanya itu saja. Ada yang melihat dari segi strategi politik sebagai keinginan PDI-P yang konon adalah partai penguasa (walaupun perolehan suaranya hanya 18,95 %) ingin menguasai bidang hukum. Menko Politik Hukum dan Keamanan serta Menteri Hukum dan HAM berasal dari PDI-P. Jaksa Agung berasal dari Nasdem, yang notabene sekutu dekat PDI-P. Dan kalau Kapolri juga berasal dari PDI-P, maka tinggal Mahkamah Agung dan KPK yang akan digarap.
Strategi tersebut ternyata dijegal oleh KPK. KPK secara dramatis memotong pencalonan BG dengan menyatakan BG sebagai tersangka korupsi. Presiden yang sungkan kepada Megawati, karena mungkin merasa utang budi, langsung terperangah, atau pura-pura terperangah. Karena sebelumnya, pada waktu rekrutmen menteri-menteri Kabinet Kerja, KPK sudah memberitahukan kepadanya bahwa BG tidak layak untuk menjadi menteri.
Dan ketika DPR pun menyetujui pencalonan tersebut, walaupun KPK telah menetapkan BG sebagai tersamgka, lengkaplah kemelut politik kita. DPR secara sengaja dan entusias menyetujui karena ingin membalas dendam kepada Joko Widodo (Jokowi), ingin membuat Jokowi menghadapi kemelut politik tersebut sendirian. Dan tentu saja persetujuan tersebut ikut dilakukan oleh PDI-P dan Nasdem. Padahal, masyarakat luas sudah berteriak bahwa sangat tidak patut kalau Indonesia memiliki Kapolri yang menjadi trersangka korupsi.
Belum lagi masalah BG selesai, secara sangat mengejutkan muncul peristiwa yabng sungguh diluar akal sehat. Mendadak Bambang Widjoyanto (BW), salah seorang wakil letua KPK, ditangkap oleh Polri sebagai tersangka kaewna telah memaksa seorang saksi pilkada di Kalimantan Tengah untuk memberikan keterangan palsu pada tahun 2010 yang lalu. Situasi politik pun semakin ramai dan simpang siur. Yang tertawa adalah para koruptor dan calon tersangka KPK lainnya, mungkin termasuk anggota DPR. Konfrontasi antara Polri dan KPK terjadilah. Masing-masing memiliki tersangka. KPK memiliki BG dan Polri memiliki BW.
Terlepas dari kemelut politik yang complicated tersebut, ternyata memang dibalik pencalonan BG ada dukungan kuat dari PDI-P dan Megawati. Hal ini diakui secara tegas pleh politisi senior PDI-P, Pramono Anung, bahwa sikap PDI-P terhadap pelantikan Budi belum berubah, yaitu meminta Presiden melantik agar tidak melenceng dari jalur konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan (Kompas 30/1/2015). Jelaslah, ada kesan PDI-P telah memaksakan kehendaknya, walaupun bertentangan dengan aspirasi rakyat banyak.
Dan secara tidak terduga Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra, muncul dan bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Secara tegas, ia menyatakan bahwa rakyat diatas segalanya. Dengan manuver tersebut, maka ini memberi sinyal bahwa kalau Jokowi ditinggalkan oleh PDI-P, maka Gerindra tampaknya siap merangkul Jokowi. Mungkin sekarang ada kesempatan Prabowo untuk membalas PDI-P. Sekarang tinggal Jokowi harus mengambil keputusan. Mampukah dan bersediakah dia berhadapan dengan Megawati, Big Mama, mother of mothers partainya ?
