Firman Hakim dari Gerakan #2019GantiGubernur menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dibidang penyerapan keuangan sangat rendah. Dari bulan Januari hingga September 2018, presentasi penyerapan Keuangan Pemprov Banten di bawah target semua.
"Kami melihat laporan penyerapan Pemprov Banten di monev.lkpp.go.id. Ternyata penyerapan keuangan selalu di bawah target. Tidak satu bulan pun mencapai target. Bulan September saja baru mencapai 51,71% dari target 62,56%," kata Firman Hakim.
Target serapan bulan Januari sebesar 4,29%, sedangkan realisasinya hanya 1,08%. Target Pebruari 8,7%, realisasi 2,95%. Maret 17,17%, realisasi 8,22%. April 24,75%, realisasi 12,75%. Mei 30,53%, realisasi 22,35%. Juni 40,38%, realisasi 30,77%. Juli 49,32%, realisasi 37,04%. Agustus 55,59%, realisasi 47,05%. Dan September 62,56%, realisasi 51,71%.
Progres Pembangunan Fisik pun tak beda dengan serapan anggaran. Tak satu pun dari awal tahun, progres Pembangunan Fisik di Pemprov Banten sesuai target. Bulan September 2018, dari target 71,49% baru tercapai 62,22%.
Ini sejalan dengan progres Pengadaan Barang dan Jasa. Hingga bulan September 2019, belum satu pun proyek lelang yang sudah sampai ke tahapan Serah-Terima.
"WH itu dilantik bulan Mei 2017. Ada 7 bulan buat WH untuk membina ASN Pemprov Banten agar dapat bekerja sesuai target. Atau menyiapkan Reformasi Birokrasi yang pas untuk meningkatkan kinerja. Nyatanya? Realisasi serapan 2018 selalu di bawah target. Pembinaan WH atas kinerja serapan gagal," ujar Firman.
Tidak tercapainya target penyerapan ini diduga masih bingungnya ASN terhadap kebijakan-kebijakan WH. Seperti penggunaan aplikasi SIMRAL, sistem pembayaran non tunai, dan soal non teknis di pelelangan kegiatan.
"Sudah jadi rahasia umum setiap daerah, jangankan kegiatan yang dilelang. Kegiatan PL (Penunjukan Langsung) saja, ASN menunggu petunjuk dari lingkaran penguasa. Proyek ini milik siapa, proyek itu milik siapa. Di era WH, tidak ada komunikasi yang jelas dari lingkaran penguasa. Banyak muncul orang-orang yang meng-atas nama-kan lingkaran kekuasaan. Saling klaim sebagai wakil dari kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan. Akhirnya, para ASN di Pemprov Banten kebingungan. Langkah aman menunda hingga jelas. Efeknya, ya ke serapan anggaran," papar Firman.
Rendahnya penyerapan keuangan di Pemprov Banten ini sempat menjadi perdebatan panas antara DPRD Provinsi Banten dan Gubernur Wahidin Halim di triwulan I atau di awal tahun. Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menuding rendahnya serapan ini dikarenakan kinerja yang lambat dan tidak progresif.
"Bahkan sudah mau masuk triwulan pertama, kita lihat dinas Pekerjaan Umum (PU) yang harusnya 18 persen ini baru satu persen," kata Asep Rahmatullah seperti dipublish bantensatu.co tanggal 14 Maret 2018 dalam berita berjudul "Ketua DPRD Banten Kritik Serapan Anggaran OPD Rendah".
Sementara Gubernur Wahidin Halim menepis tudingan Asep melalui mediabanten.com tanggal 4 April 2018 dalam judul berita "Gubernur Jelaskan Soal Penyerapan Anggaran, Bank Banten hingga Berobat Gratis".