Presiden Joko Widodo memilih opsi pembatasan sosial berskala besar ketimbang 'lockdown' dalam merespons wabah Covid-19, Dengan peningkatan jumlah positif Covid-19 yang tidak berhenti setelah lebih dari 1 bulan pasien pertama diumumkan di Indonesia, harus diambil langkah yang lebih strategis untuk mempercepat penghentian pertumbuhan jumlah pasien, sampai saat artikel ini saya tulis lebih dari 3000 orang diseluruh Indonesia sudah dinyatakan positif Covid-19 dimana lebih dari setengahnya berdomisili di jakarta. Apakah akan bertambah ?, sepertinya grafik pasiennya belum akan mencapai puncak dalam waktu dekat jika langkah lebih efektif tidak diambil.
banyak yang bertanya kenapa tidak lockdown saja?, coba kita lihat untuk ibukota dulu sebagai pasien positif terbanyak, penduduk jakarta lebih dari 10 juta dimana 3-5 persen merupakan penduduk miskin, 15 % rentan miskin, 40 persen menuju menengah, 30% menengah, dan sisanya ekonomi atas, kalau 10 jt berarti yang miskin dibawah 500rb, berarti penduduk menengah atas bisa membantu ?, eitt tunggu dulu bos, jangan lupa ada penduduk dari daerah penyangga jakarta yang menggantungkan kehidupannya di jakarta, masih inget orang bilang kalau siang orang yang ada dijakarta lebih banyak dari pada malam hari, iya betul 4,5 jt penduduk jakarta juga akan pengalami masalah, terutama masalah ekonomi, mungkin untuk masyarakat yang bekerja dibidang formal masih bisa bertahan (kita belum tau sampai kapan ?) sektor non formal akan mengalami masalah, sejak dinyatakan sebagai bencana nasional saja sudah begitu banyak pekerja yang di PHK, bukan hanya di PHK bos ada jg yang dipotong gaji, bahkan yang bekerja disektor nonformal seperti transportasi online berbasis motor maupun mobil mengalami masalah yang tidak kecil, banyak yang sudah mulai pulang kampung karena kendaraan yang selama ini dipakai harus ditarik oleh bank atau leasing sehingga tidak bisa mencari uang untuk menghidupi keluarganya, bayangkan kalau di lockdown ? bayangkan berapa orang tua yang tidak mampu membelikan susu anaknya ?, berapa keluarga yang harus menahan lapar agar bisa bertahan ?dan pengaruhnya kepada perekonomian nasional sangat besar, apalagi kalau aparat tidak siap, akan terjadi penjarahan besar besaran seperti 1998, yang mampu beli akan borong kebutuhan pokok, yang tidak mampu beli akan mengambil dari orang yang mampu beli.
Sebenarnya ada undang undang yang mengatur, bahwa pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok masyarakat di wilayah yang lockdown, tapi yakin pemerintah mampu ? sebenarnya bukan mampu, tapi apakah yakin pemerintahan kita siap ? banyak sudut pandanga yang harus dilihat pendapatan negara ada 2 : berasal dari pajak dan non pajak, dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. lihat dulu pariwisata kita yang bertumpu sebagian besar ke Bali lesu - selesu lesunya, bahkan sekarang katanya lebih parah dari kasus bom bali beberapa tahun lalu,
trus dari mana pendapatan negara ? Pinjam ?, minta bantuan negara lain ?
coba bantu pikirkan sebelum lomba teriak bilang lockdown.
jadi pendapat saya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Langkah tepat yang diambil Pemerintah untuk saat ini
*) Penulis : Yan Mitha Djaksana, A.Md(TI).,S.Kom.,M.Kom.,MTCNA
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H