Presiden Jokowi kembali meluapkan amarahnya dalam sidang kabinet paripurna tanggal 18 Juni 2020 yang videonya disebarluaskan melalui kanal yutub kemarin sore.
Presiden menyoroti lambannya kinerja kabinet dalam menghadapi krisis, seolah menganggap pekerjaan sebagai 'business as usual' padahal situasi sedang dalam krisis pandemi berkepanjangan yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah sudah seharusnya sudah menyalurkan anggaran untuk diserap masyarakat agar roda ekonomi tetap berputar di tengah lesunya dunia usaha saat ini.
Namun dalam kenyataannya masih banyak dana yang belum seluruhnya tersalurkan terutama untuk penanganan covid-19 termasuk sebagian honorarium para tenaga medis yang bekerja di lapangan. Padahal pandemi sudah hampir empat bulan berlangsung dan belum ada tanda-tanda bakal meredup.
Tampak sekali tidak ada manajemen krisis dalam menangani situasi darurat saat ini. Aparat pemerintah masih mengandalkan 'manajemen kertas' untuk menghadapi penanganan wabah virus corona yang begitu cepat ini. Setiap pengeluaran harus diganti dengan berkas-berkas berisi kertas-kertas pertanggungjawaban seperti kwitansi, laporan, foto atau video, bukti fisik kalau ada, dan sebagainya.
Bukti=bukti tersebut juga harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan pencaiaran. Tanpa setumpuk bukti-bukti tersebut, jangan harap uang bakal cair.
Banyak rumah sakit mengeluh karena belum bisa mendapatkan penggantian akibat kurangnya bukti-bukti atau belum dilakukannya verifikasi oleh tim penilai dari satker terkait. Sementara jumlah pasien terdampak covid-19 terus bertambah dan biaya yang dikeluarkan makin membengkak. Proses pengumpulan bukti, verifikasi, dan pencairan yang memakan waktu lama inilah yang membuat penyerapan anggaran terasa sangat lamban.
Di dalam rumah sakit sendiri proses pengumpulan bukti dan verifikasi bisa memakan waktu dua hingga empat minggu, belum lagi pengajuan ke KPN melalui satker setempat juga bisa memakan waktu hampir sama. Jadi uang baru bisa keluar paling cepat satu hingga dua bulan.
Kertas-kertas tersebut masih dibutuhkan dalam rangka pembuktian pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Tanpa itu, bisa-bisa menjadi target KPK atau aparat penegak hukum lainnya karena mengeluarkan uang negara tanpa bukti-bukti yang tertuang dalam kertas.
Serta salah memang, di satu sisi pekerjaan harus dilakukan dengan cepat mengikuti pergerakan virus, sementara di sisi lain pencairan uang begitu lambat karena takut dianggap menyalahgunakan uang negara. Memang ada klausul dalam UU penanganan covid bahwa tidak akan ada tuntutan hukum, tapi siapa yang menjamin kebijakan tersebut di tingkat lapangan.
Belum lagi ada oknum aparat yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mumpung ada anggaran besar, maka dilakukan tes massal secara acak dengan alasan untuk memutus penularan covid. Padahal kalau mau efektif, harusnya tes massal dilaksanakan serentak dan diikuti semua penduduk, tidak bisa random karena virusnya sudah terlanjur menyebar.