Peristiwa 21 tahun lalu melambungkan nama Amien Rais sebagai salah satu inisiator pergerakan reformasi yang berhasil melengserkan Soeharto dari kursi presiden yang didudukinya selama lebih dari 32 tahun lamanya. People power yang dipimpin Amien Rais bersama para mahasiswa dan rakyat yang sudah gerah dengan kepemimpinan Soeharto mengubah wajah negeri ini dari demokrasi semi otoritarian menjadi demokrasi yang benar-benar berasal dari suara rakyat.
Setelah pemilu 1999 usai dan dilantik sebagai ketua MPR, Amien Rais kembali bermanuver memimpin Sidang Istimewa MPR yang menolak pertanggung jawaban presiden Habibie dan berhasil mendudukkan Gus Dur sebagai presiden keempat RI melalui gerakan poros tengah mengalahkan Megawati yang berasal dari partai pemenang pemilu dan berada pada kubu nasionalis.
Sayangnya kepemimpinan Gus Dur tidak sesuai dengan harapan poros tengah dan malah membuat revolusi besar-besaran dengan membubarkan Kementerian Penerangan dan Kementerian Sosial, merombak Kementerian PU, dan sejumlah kebijakan lainnya yang menimbulkan kontroversi.
Tak tahan dengan sepak terjang Gus Dur, Amien Rais bersama poros tengah kembali menggelar Sidang Istimewa MPR untuk melengserkan beliau dan menggantinya dengan mengangkat wapres Megawati Soekarnoputri menjadi presiden RI kelima, berpasangan dengan Hamzah Haz. Walaupun SI ini juga penuh kontroversi karena tidak ada satupun pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan untuk menurunkan Gus Dur berkaitan dengan kasus Buloggate dan Bruneigate yang menimpanya, namun tetap saja SI berjalan karena memang sudah tidak ada kesepahaman antara Gus Dur dengan parlemen, sampai-sampai keluar ungkapan 'DPR tak lebih baik dari anak TK'.
Suksesnya Amien Rais 'melengserkan' tiga presiden yang 'tidak' sesuai dengan kehendak (sebagian) rakyat melalui wakil-wakilnya, rupanya hendak diulangi lagi ketika hasil QC dan real count yang sudah mencapai angka 80%. Beliau masih berharap adanya dukungan dari rakyat untuk kembali turun ke jalan seperti peristiwa 21 tahun lalu.
Namun karena sudah masuk dalam radar tim Asistensi Hukum Nasional bentukan Menkopolkam Wiranto, penggunaan istilah people power diganti dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.
Amien Rais sepertinya masih terkesan dengan romantisme pergerakan reformasi tahun 1998 dimana beliau merasa terlibat penuh di dalamnya. Kemampuannya untuk berorasi menggerakkan massa di gedung DPR/MPR 21 tahun lalu yang berhasil melengserkan Soeharto seolah hendak diulangi lagi tahun ini, kebetulan pada bulan Mei dan pada tanggal yang hampir sama.
Beliau mungkin lupa, bahwa kondisi saat ini sangat jauh berbeda dengan peristiwa tahun 1998. Saat itu kondisi ekonomi benar-benar carut marut setelah kurs Rupiah benar-benar keok akibat krisis ekonomi berkepanjangan tahun 1997-1998. Hampir seluruh rakyat merasakan penderitaan yang sama sehingga mudah sekali diajak untuk bergerak.
Sekarang yang terjadi sebaliknya, rakyat sudah cukup makmur dan belum ada isu bersama yang dapat menyatukan seluruh rakyat untuk bergerak.
Walau krisis ekonomi masih mengintai, apalagi kurs Dollar kembali menguat, namun belum ada satu kepentingan yang sama untuk menggerakkan people power. Semuanya lebih kepada ketidakpuasan atas hasil penghitungan suara yang ditengarai merugikan paslon 02, padahal menurut hasil survei internal BPN paslon 02 justru unggul atas paslon 01 dengan perbandingan 54,24% : 44,14%. Narasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif terus digaungkan untuk membangkitkan semangat pendukungnya untuk tetap memenangkan paslon 02 apapun caranya.
Kesuksesan melengserkan tiga presiden melalui people power dan parlemen rupanya masih terngiang dalam lamunan beliau, mengingat inilah mungkin satu-satunya jalan yang masih mungkin untuk mengubah hasil pemilu.