Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lima pulau utama dan sekitar 13 Ribu pulau-pulau sedang dan kecil di dalamnya. Namun pembangunan infrastruktur selama ini masih menggunakan model negara kontinen sehingga terputus-putus dalam lingkup pulau itu sendiri, dan lebih mengedepankan hukum pasar dimana pulau dengan jumlah penduduk banyak memperoleh kesempatan lebih besar untuk mendapatkan kue pembangunan infrastruktur. Akibatnya daerah lain menjadi tertinggal karena kurangnya perhatian pemerintah, padahal justru sumber pendapatan terbesar berasal dari pulau-pulau di luar Jawa.
Sejak pemerintahan Jokowi-JK berkuasa, model pembangunan mulai diubah dengan berbasis kelautan yang lebih mengedepankan infrastruktur maritim untuk menghubungkan antar pulau dan mengembalikan kekuatan ekonomi kelautan yang selama ini terabaikan dan menjadi bancakan nelayan asing. Membangun Indonesia Sentris memerlukan jembatan yang menghubungkan antar pulau atau dalam hal ini saya sebut Bridging the Nation. Konsep ini memadukan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terpadu dan berkesinambungan.
Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut, terlebih dahulu ditentukan hub utama di masing-masing pulau, dan hub pendukung yang mengarah ke hub utama, kemudian baru jaringan antar hub yang diwujudkan dalam bentuk terminal baik berupa pelabuhan laut atau bandar udara, di samping jalan raya sebagai penghubung dalam satu pulau. Skala pembangunan terminal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan atau trafik masing-masing hub pendukung, jadi tidak sama besarannya antara satu hub dengan hub lain. Walaupun demikian, pembangunan hub tidak melulu berdasarkan pertimbangan ekonomis, namun juga pertimbangan politis untuk membuka jalur baru yang mempermudah lalu lintas penduduk setempat, walaupun secara ekonomi tidak layak.
Pembangunan infrastruktur terutama transportasi merupakan wewenang dua kementerian, yaitu Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan raya, dan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan terminal, pelabuhan dan bandar udara. Di sini dibutuhkan sinergi antara dua kementerian tersebut mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, dengan Bappenas sebagai perencana utamanya. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksinambungan pembangunan antara dua kementerian tersebut.
Sebagai ilustrasi, Kementerian PUPR membangun waduk dan jalan raya untuk meningkatkan stok pangan dan pergerakan orang. Kemudian lalu lintas antar pulau dibangun oleh Kementerian Perhubungan untuk menjembatani pergerakan orang dan stok pangan, baik melalui laut atau udara. Bila pembangunan antar hub tersebut selesai dan tersambung satu dengan lainnya, lambat laun pembangunan Indonesia lebih merata tidak hanya di Pulau Jawa semata. Potensi ekonomi terutama di luar Jawa akan terangkat karena adanya jembatan penghubung tersebut dan mempermudah akses antar pulau.
